PORTAL NEWS -- Dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan sejumlah permasalahan lainnya, membuat Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani didesak massa pengunjuk rasa untuk mencopot jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Tirta Mangkaluku.
Hal tersebut disuarakan massa pengunjukrasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Konsumen (AMPUN) saat mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Palopo, Senin (16/10/2023).
Dalam tuntutannya para mahasiswa menyayangkan pihak perusahaan yang sangat tertutup sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi layanan, rekrutmen karyawan, laporan tahunan, keuangan, laba rugi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit.
“PAM TM, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik huruf a sampai n,” teriak Jenderal Lapangan, Reski Halim.
Menurutnya, selama dua tahun terakhir, sejak pergantian direksi dan dewan pengawas pada akhir 2021, keluhan dari pelanggan telah meningkat.
Keluhan tersebut meliputi distribusi air yang tidak lancar (kontinyu), tekanan air yang sering tidak stabil di setiap sambungan pelanggan, kualitas air yang keruh dan berlumut yang diduga tidak sesuai dengan standar produksi yang diatur oleh Permenkes.
Tidak hanya itu, kinerja, rekrutmen karyawan, direksi, dan dewan pengawas juga dipertanyakan termasuk hak yang mereka terima apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selama ini kata Resky para pelanggan merasa dikenakan biaya berlebihan, termasuk biaya pendaftaran, biaya sambungan baru (pipa, meter, dan aksesorisnya), biaya beban (pembayaran tetap meskipun tidak menggunakan air), biaya perawatan meter/jaringan, biaya sambungan kembali jika meter sebelumnya diangkat, dan denda.
Ketidaksetaraan perlakuan juga terjadi ketika pelanggan menuntut hak atas pelayanan air tidak mengalir dalam waktu cukup lama. Kendati demikian para pelanggan tidak mendapat kompensasi atau pengenaan sanksi bagi PAM TM
Berdasarkan data, lanjut Resky, jumlah pelanggan PAM TM sebanyak 38.324.
Saat ini, jumlah karyawan PAM TM adalah 313 orang.
Suplai air berasal dari lima instalasi pengolahan air minum milik PAM TM, yaitu sumber air baku dari Mangkaluku, Latuppa, Magandang, Bambalu, dan Batu Papan.
“Kami menuntut agar direksi PAM TM bekerja secara profesional. Pelanggan kesulitan mendapatkan pelayanan dan distribusi air,” sambungnya,
Reski mendesak Perumda PAM TM memberikan pelayanan terbaik secara maksimal, bukan melayani keluarganya dengan mempekerjakan anak, menantu, dan ponakannya, serta menjadikan pejabat (manajer).
“Kami juga menyoroti praktik politik di mana karyawan disuruh memasang alat peraga kampanye (APK) istri Dirut PAM-TM yang maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Palopo dapil 4 dari Partai Nasdem,” ujar Reski Halim melalui surat elektronik ke sejumlah media.
Reski berharap Penjabat Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Kota Palopo berani mengambil tindakan untuk mencopot direksi PAM TM yang ada saat ini dan menggantinya dengan direksi baru yang dipilih berdasarkan kompetensi bukan karena pertimbangan tim, keluarga, atau transaksional.
Ia mengaku sangat mendukung setiap langkah yang diambil oleh Pj Wali Kota demi perbaikan dan kemajuan daerah dan berharap agar distribusi air menjadi lancar dan keluhan dari pelanggan berkurang.
“Tidak ada alasan untuk air tidak mengalir, dan menyarankan kepada pelanggan untuk menyediakan penampung air bukanlah solusi terbaik. Solusi terbaik adalah mencopot direksi PAM TM,” tegas Reski.
Ia berjanji akan terus mengawal perbaikan pelayanan. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi mereka akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sementara itu, Direktur PAM Tirta Mangkaluku yang dikonfirmasi melalui pesan whatsapp miliknya belum memberikan respon.
“Kalau layanan kami sudah lakukan yang terbaik, tapi nanti kita lanjut saya matikan dulu karena mau salat,” kata Humas PAM TM, Novi saat dikonfirmasi via telepon whatsapp, lansir iNewsLutra. (Red)
