Palopo, Portal News - Warga Kota Palopo dikejutkan dengan kabar menghilangnya aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Palopo berupa stasiun televisi lokal, Ratona TV.
Informasi ini membuat masyarakat bertanya-tanya terkait tanggung jawab atas hilangnya aset yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga mencapai puluhan miliar rupiah.
Ratona TV yang sebelumnya menjadi salah satu media informasi lokal bagi masyarakat Palopo, tiba-tiba menghilang dari peredaran. Warga yang mengetahui kabar ini merasa khawatir dan mempertanyakan keberlanjutan dari proyek yang telah menghabiskan dana besar dari anggaran pemerintah daerah atau pajak rakyat.
"Saya sebagai warga sangat kecewa. Bagaimana bisa aset sebesar itu tiba-tiba hilang begitu saja? Susah hampir dua tahun tidak ada kabar, siapa yang akan bertanggung jawab atas uang pajak yang kami bayarkan selama ini?" ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya kepada media Portal News saat bertandang di Kota Palopo. Minggu, (18/8) Siang.
Sejumlah tokoh masyarakat juga angkat bicara terkait masalah ini. Mereka menuntut adanya transparansi dari pihak pemerintah mengenai pengelolaan aset daerah tersebut.
Selain itu, mereka juga mendesak agar dilakukan investigasi untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya aset yang seharusnya menjadi salah satu sarana informasi bagi masyarakat Palopo.
Pihak Pemda Palopo hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait hilangnya aset Ratona TV. Namun, masyarakat berharap agar pemerintah segera memberikan klarifikasi dan menindaklanjuti kasus ini dengan serius.
Kasus hilangnya Ratona TV ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola aset daerah yang dibiayai oleh uang rakyat. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan anggaran yang berasal dari pajak yang mereka bayarkan.
Disisi lain, Warga Palopo juga mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap aset-aset daerah yang didanai dari anggaran publik. Beberapa kalangan menilai bahwa kasus hilangnya Ratona TV menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan manajemen aset di lingkungan Pemda.
"Kita perlu melihat lebih jauh, apakah ini murni kelalaian atau ada indikasi lain yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Penggunaan anggaran daerah harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar seorang aktivis anti-korupsi lokal.
Masyarakat berharap, dengan desakan dari berbagai pihak, pemerintah daerah segera bertindak cepat untuk menyelidiki hilangnya aset Ratona TV ini. Selain itu, warga juga meminta agar pemerintah lebih terbuka dalam pengelolaan aset daerah di masa depan, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada perkembangan baru terkait kasus ini. Namun, sorotan publik terhadap kasus hilangnya aset Ratona TV terus meningkat, dan tekanan terhadap pihak berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini semakin kuat.
Masyarakat Palopo menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa aset-aset yang dibiayai oleh APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan warga dan tidak hilang begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas. (Red).
