√ Peringati Hardiknas, PP IPMIL Luwu : Pendidikan Jadi Isu Sentral Akan Kualitas Suatu Negara- Portal News - Media Investigasi Pembaharuan Nasional

Jelajahi

Copyright © Portal News
Created with by Portal News
PT ZIB Group Templates

Iklan

Hot Widget

iklan-portal-news

Peringati Hardiknas, PP IPMIL Luwu : Pendidikan Jadi Isu Sentral Akan Kualitas Suatu Negara

Kamis, 02 Mei 2024, Mei 02, 2024 WIB Last Updated 2024-05-02T22:22:33Z

Luwu, Portal News - 2 Mei menjadi momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), untuk anak bangsa di negeri ini.

 

Namun semangat dan kepentingan mendapatkan pendidikan yang layak bagi, merupakan kebutuhan utama. Dimana zaman akan terus dikobarkan setiap tahunnya, tidak terkecuali di Kabupaten Luwu,Sulawesi Selatan menjadi momok dan kemirisan pemberdayaan yang dilakukan pemamngku pejabat kita.


Namun, sebelum lanjut membaca berita kami, jangan lupa follow/subscribe kanal Youtube kami PORTAL TV di LINK  ini ya? Dengan features menarik setiap pekannya. 

 

Ketika kita melihat hasil survei yang telah dikeluarkan oleh badan pusat statistik, mengatakan bahwa kabupaten luwu masuk kedalam 3 terbesar wilayah di sulawesi selatan yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar.

BACA JUGA : 

Miris! Wakil Rakyat Makin Sejahtera, Sementara Daerahnya Ranking 4 Termiskin di Sulsel

 

Sehingga ini menjadi PR besar untuk PJ Bupati Luwu, agar berbena dan segera merealisasikan semboyan wanua mappatuo na ewai alena.

 

“Kita ketahui bersama bahwa salah satu point yang menjadikan suatu wilayah menjadi wilayah termiskin adalah karena kurang nya kesejahteraan rakyat yang ada pada wilayah tersebut, sedangkan ada beberapa indikator yang harus di perhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah pendidikan”. Ucap Kaihal saat dihubungi oleh Redaksi Media Portal News. Kamis (2 Mei 2024) sekira pukul 04:10 (WITA) Sore.

.

Lanjut Haikal, yang masih mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk segera brbena. Sebab dalam konteks dalam UUD 1945 telah di jelaskan bahwa, pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara dan juga dipertegas dalam amanah konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi.

“Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran, sehingga wajib hukumnya pemerintah  mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab kualitas pendidikan yang baik kelak akan menghasilkan SDM yang baik pula”.

 

“Berbicara mengenai kualitas pendidikan yang baik tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana serta guru sebagai tenaga pengajar yang sangat berpengaruh, agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar yang sebagaimana diamanatkan negara. Sehingga perlu adanya perhatian terhadap rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan”.

.

Sehingga patut disimpulkan bahwa dari data yang kemudian di keluarkan oleh badan pusat statistik yang bersumber dari DISPORA Kabupaten Luwu telah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka disitulah minimmnya pengetahuan dan kulitas kerja para pemamngku pejabat kita di pemerintahan.

BACA JUGA : 

Daerah Terkaya VS Daerah Termiskin, Luwu Masuk Nominasi Urutan Ke-3 di Sulsel

 

Maka semakin kecil pula rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah pada tingkat pendidikan SD/sederajat, SMP/ sederajat, SMU/SMK/sederajat adalah 12, 8 , 12.

 

Sementara itu rasio murid-sekolah pada 3 tingkatan pendidikan tersebut adalah 131, 124, 277, yang dimana terlihat bahwa pada tingkatan SMP/Sederajat itu memiliki rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah yang tertinggi dengan menunjukan rendahnya kualitas pelaksanaan (Pemerintah dan Pengajar), dengan demikian dapat dikatedorikan bahwa jumlah guru maupun jumlah sekolah pada tingkatan pendidikan ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada.

 

“Sehingga dalam momentum ini, dengan tegas kami menyampaikan kepada PJ Bupati Luwu dan DISPORA Kabupaten Luwu agar segerah berbenah menyelesaikan persoalan yang ada di kabupaten luwu khusus nya pada bidang pendidikan, sekaligus mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan untuk meberikan transparansi proses audit atas dugaan tindak pidanah korupsi mantan Bupati Luwu, Basmin Mattayang. Sebab adanya kejelasan dari problem tersebut, akan berdampak pada pemenuhan norma-nomra dan kualitas pendidikan yang tidak berkualitas. Seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya. Dan kita harus control mereka kanda!? Untuk masa depan kami dan generasi akan datang” Tegas Haikal yang menjabat sebagai Kabid Pendidikan PP IPMIL Luwu. (Red) 

 Yuk! baca artikel menarik lainnya PORTAL NEWS di GOOGLE NEWS

Ikuti saluran WhatsApp PORTAL NEWS – DI SINI

Jangan lupa subscribe dan ikuti Video lainya  di Channel Youtube Portal TV

Silahkan Komentar Anda

Tampilkan


Portal Update


X
X
×
BERITA UTAMA NEWS
-->