√ Empat Rekomendasi WALHI atas Bencana Alam Luwu, Salah Satunya Ngeri-ngeri Sedap, JATAM: Mafia Tambang Ilegal Dibekingi Oknum APH- Portal News - Media Investigasi Pembaharuan Nasional

Jelajahi

Copyright © Portal News
Created with by Portal News
PT ZIB Group Templates

Iklan

Iklan

iklan-portal-news

Empat Rekomendasi WALHI atas Bencana Alam Luwu, Salah Satunya Ngeri-ngeri Sedap, JATAM: Mafia Tambang Ilegal Dibekingi Oknum APH

Kamis, 09 Mei 2024, Mei 09, 2024 WIB Last Updated 2024-05-09T08:15:04Z


PORTAL 
NEWS --  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menerbitkan empat rekomendasi yang mendesak untuk direalisasikan sebagai respons terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang menewaskan 13 warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada Jumat pekan lalu (3/5/2024).


Namun, sebelum lanjut membaca berita kami, jangan lupa follow/subscribe kanal Youtube kami PORTAL TV di LINK  ini ya? Dengan features menarik setiap pekannya 


Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amien dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/5), mengatakan bahwa rekomendasi tersebut ditujukan untuk direalisasikan segera oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.


Empat butir rekomendasi tersebut, yakni merevisi peraturan terkait pemanfaatan ruang (Rencana Tata Ruang Tata Wilayah/RTRW, Rencana Detail Tata Ruang/RDTL, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/RTBL).


Hal itu karena Walhi menilai banyak kawasan yang rentan terhadap bencana banjir dan tanah longsor justru diberikan izin pertambangan; salah satunya berlokasi di Desa Rante Balla, Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan.


Rekomendasi selanjutnya, yakni mengubah perspektif dan model siaga mitigasi serta penanggulangan bencana. 


Walhi menilai sudah saatnya pemerintah bisa menyelesaikan persoalan secara lugas tanpa dibatasi wilayah administratif namun, pemerintah seharusnya menyusun upaya mitigasi dan penanggulangan bencana melalui pendekatan bentang alam baik penyelesaian di tingkat DAS maupun kawasan esensial.


Walhi juga merekomendasikan agar memberikan edukasi serta melibatkan masyarakat secara bermakna di sekitar kawasan untuk sama-sama menyusun dan merumuskan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.


“Kami juga merekomendasikan agar Gubernur Sulawesi Selatan tegas menindak aktivitas pertambangan yang berada di kawasan inti dan penyangga pegunungan Latimojong,” kata dia, menyadur Kantor Berita Antara. 


Ia menjelaskan, rekomendasi ini diberikan berdasarkan hasil kajian dan analisa dari tim Walhi Sulawesi Selatan atas respons bencana banjir dan longsor yang menewaskan 13 warga dan dampak kerusakan lainnya di Kabupaten Luwu, Enrekang, Sidrap, Wajo, dan Soppeng.


Dalam kajian tersebut Walhi mendapati lima kabupaten yakni Luwu, Enrekang, Sidrap, Wajo, dan Soppeng yang dilanda bencana banjir dan longsor sejak 3 April 2024 telah memiliki wilayah tutupan hutan di bawah 30 persen.


Kemudian menemukan aktivitas ekstraktif dan alih fungsi hutan di daerah inti penyangga pegunungan Latimojong telah memperparah banjir serta tanah longsor yang melanda Kabupaten Luwu, Enrekang, Sidrap, dan Wajo.


Pasalnya, kata dia, di sekitar kawasan penyangga pegunungan itu terdapat wilayah pertambangan emas dan beberapa aliran sungai di antaranya juga dibebani oleh pertambangan galian C atau penggalian pasir sungai berizin.


Kondisi itu, lanjut dia, semakin diperparah karena jenis tanah di sekitar wilayah itu masuk dalam kategori tanah andosol dan latosol yang rentan erosi utamanya ketika musim hujan tiba sehingga alih fungsi lahan untuk aktivitas ekstraktif dan perkebunan di kawasan itu akan mendorong terjadi banjir dan longsor.


“Secara umum kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air Gunung Latimojong telah menurun beberapa tahun terakhir seiring dengan kegiatan perusahaan itu maupun tambang ilegal,” ujarnya.


Sebelumnya diketahui data dari Kantor SAR Makassar mengungkap identitas ke-13 orang korban meninggal dunia itu adalah Rumpak (97), Jatima (55), Rima (84), Muh Misdar (29), Mawi (57), Sukma (9), Kapila (84), Ambo Accung, Nadira (40), Sunarti (40), Ulfiana (8), Mutmita (5), dan Suardi (70).


Kepala Kantor SAR Makassar Mexianus Bebabel mengatakan, Suardi menjadi korban terakhir yang jasadnya ditemukan terseret sejauh 200 meter di bawah rakit mesin penghisap pasir di Sungai Cimpu, Latimojong, Luwu, pada Selasa (7/5) siang.


Sinyalemen JATAM Soal Oknum Aparat Penegak Hukum Jadi Beking Penambangan di Sulsel


Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar suatu waktu pernah menyebut, jika beberapa wilayah di luar Pulau Jawa diduga jadi tempat beking tentara-polisi beroperasi terkait dugaan tambang ilegal. 


Melky juga membenarkan terkait pernyataan Menko Polhukkam Mahfud MD pada Kamis (15/12/2022), soal aparat yang diduga jadi beking mafia, termasuk mafia tambang ilegal. 


"Keduanya (oknum TNI-Polri). Kan tidak hanya polisi itu yang bermain," papar Melky, Jumat (16/12) dilansir dari Kompas.TV.


Dalam data JATAM, oknum TNI-Polri diduga bekingi sejumlah wilayah beroperasinya mafia tambang ilegal. 


"Di Kaltim, Kaltara, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Pulau Bangka, di Pulau Buru dan lain-lain," paparnya. 


Lantas, Melky menyebut soal operator di level wilayah itu yang disebut bisanya dilakukan oleh aparat dengan tingkatan lebih rendah. 


"Operatornya, biasanya yang ada di lapangan, berpangkat kecil," paparnya. 


"Tetapi, oknum-oknum ini, tentu tidak sendirian, ada kepentingan besar di baliknya, yaitu atasan," sambung Melky. 


Ia memberikan contoh, kasus nyanyian Ismail Bolong di Kalimantan Timur yang sempat heboh beberapa waktu lalu.


"Kan tidak mungkin sekelas Ismail Bolong mau bermain terbuka begitu, kalau tidak dibekingi atasan," papar dia.


Ketika ditanya soal level tingkatan TNI-Polri diduga bekingi tambang, Melki mengiyakan soal tingkatannya bisa sampai jenderal, seraya berharap persoalan ini diselesaikan di level tinggi, bukan sekadar operator atau aparat di lapangan saja.


"Iya (selevel jenderal-red). Jadi, ini persoalannya institusi, sehingga mesti dibersihkan dari atas," tutup dia.


Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicaara soal adanya tentara-polisi bekingi tambang. 


Mahfud mengatakan hal itu saat Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022), seperti disadur Portal News dari laman Vonis.id dua tahun lalu dengan judul berita: Dari Kaltim Hingga Pulau Buru, Mafia Tambang Dibekingi Anggota Polri dan TNI. (Red)


INFO BENCANA LUWU:


Posisi Dapur Umum Bencana Alam Luwu:


1. Dapur Brimob di Sentra IKM Barambing back up Desa Buntu kunyi, Buntu Siapa, Cimpu Selatan.


2. Dapur Dinsos Luwu di Tribun A. Djemma Belopa, untuk back up Belopa dan Belopa Utara.


3. Dapur BPBD Luwu di kantor BPBD back up Desa Cimpu, Malela, Cakkeawo.


4. Dapur Dinsos Palopo di Suli, back up Suli, Lempokassi, Murante, Lempopacci. 


Data Korban Meninggal Dunia Bencana Alam Luwu:


Longsor di Desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu:


1. Sdri. RUMPAK, umur 97 tahun


2. Sdri. JATIMA, umur 55 tahun


3. Sdri. RIMA, umur 84 tahun


4. Sdr. MUHAMMAD MISDAR, umur 29 tahun


5. Sdri. MAWI, umur 57 tahun


6. Sdri. SUKMA, umur 9 tahun


7. Sdri. KAPILA, umur 84 tahun


8. Sdr. SAMPE / AMBO ACCUNG umur 55 tahun



Banjir/longsor di Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu:


9. Sdri. SUNARTI, 42 Tahun (ditemukan dan telah dimakamkan)


10. Sdri. ULFIANA, umur 8 Tahun (ditemukan)


11. Sdri. NADIRA, 45 Tahun (ditemukan, telah dimakamkan)


12. Sdri. MIFTA NURJANNA (MUTMITA) umur 5 tahun (ditemukan, telah dimakamkan)


13. Sdr. SUARDI (70 tahun- hilang & ditemukan, telah dimakamkan)

(Red)

Yuk! baca artikel menarik lainnya PORTAL NEWS di GOOGLE NEWS

Ikuti saluran WhatsApp PORTAL NEWS – DI SINI

Jangan lupa subscribe dan ikuti Video lainya  di Channel Youtube Portal TV


Silahkan Komentar Anda

Tampilkan


Portal Update


X
X
×
BERITA UTAMA NEWS
-->