Luwu, Portal News - Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PP IPMIL) Luwu saat menggelar aksi demonstrasi di kota Makassar dan mengejutkan banyak pihak pada 20 Maret 2024 lalu.
Mereka menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan lebih tegas terhadap kasus-kasus korupsi yang telah merugikan Negara.
Dengan sorakan dan poster yang berkibar, dalam mewujudkan Transparansi Anggaran ke Publik.
Termasuk melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan negara di kabupaten luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam aksi yang berlangsung dengan tertib dan damai, PP IPMIL Luwu menyikapi hutang pemda Luwu di era Mantan Bupati Luwu, Basmin Mattayang sebesar Rp. 43 Milliar lebih yang kuat dugaan dikorupsi dan masih banyak dugaan kasus lainnya.
Saat dihubgi melalui via telepon selulernya, Ketua PP IPMIL Luwu, Yandi menjelaskan bahwa “Aksi demonstrasi waktu itu, bukanlah semata-mata untuk mengekspresikan ketidakpuasan”. Ujarnya Minggu, (7/4/2024) Siang sekira pukul 01:37(WITA).
“Tetapi juga sebagai panggilan kepada pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bertindak nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, terutama generasi muda”. Tegasnya
Adapun tiga skema tuntutan yang menjadi fokus utama mereka, Berikut rincian tuntutan tersebut :
1. Melakukan Aksi demontrasi di kantor BPK Sulsel, dan mendesak BPK Sulsel dan KPK untuk segera mengaudit Mantan Bupati Luwu "Basmin Mattayang".
2. Kami melakukan serah terima dokumen utang pemda ke BPK Sulsel, agar proses audit dan pemeriksaan berjalan optimal.
3. Kami berencana bersurat secara kelembagaan ke KPK perihal pengawalan kami, dengan harapan Tim KPK segera ke Luwu mengadit Mantan Bupati Luwu "Basmin Mattayang", sejak ia menjabat di awal hingga akhir periode keduanya dalam waktu dekat ini.
Selain itu, mereka juga meminta KPK untuk memberikan sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan anggaran publik dan menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik.
Hingga saat ini, pemerintah dan BPK belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang diajukan oleh PP IPMIL Luwu.
Namun, aksi ini terus ditunjukan bahwa semangat perjuangan dan kepedulian terhadap isu-isu sosial masih tetap berkobar di PP IPMIL Luwu dan akan terus bersuara di Media yang dilakukan Iqra selaku sekjen PP IPMIL Luwu. (Red))
Jangan lupa subscribe dan ikuti Video lainya di Channel Youtube Portal TV
