Sebelumnya santer terdengar jika pemerintahan Judas Amir yang berkuasa 10 tahun sebagai Wali Kota Palopo itu memiliki hutang piutang yang akan dibebankan pada APBD 2024.
Angkanya pun tidak sedikit. Rp150 miliar, seperti diposting Anggota DPRD Palopo, Baharman Supri saat membalas cuitan netizen di salah satu grup Facebook baru-baru ini.
"Wali Kota terpilih 2024, diwariskan hutang sekitar 150 miliar," demikian tulis Baharman pada kolom komentar sebuah postingan di facebook, Jumat, 1 Desember 2023 lalu.
Untuk diketahui, utang belanja Pemkot Palopo yang diwariskan Wali Kota saat masih dijabat HM Judas Amir, menjadi polemik sejak akhir Oktober 2023.
Hal itu dilontarkan mantan Ketua FKPPI Palopo, Andi Cincing Makkasau (ACM) pada sebuah pertemuan di kediamannya, Kel. Benteng, Palopo. Waktu itu, ACM minta agar dugaan hutang belanja proyek multiyears Rp30 miliar dan dugaan PAD fiktif Rp90 miliar, diusut tuntas.
Lalu sempat mencuat di media sosial hutang belanja Pemkot 2023 mencapai sekira Rp200 miliar.
Setelah pengesahan APBD 2024, terungkap bahwa hutang belanja Pemkot Palopo Rp150 miliar.
TIGA FRAKSI MENOLAK IKUT TANGGUNG JAWAB
Tiga fraksi DPRD Palopo kompak menolak hutang belanja Pemkot 2023 untuk dimasukkan dalam postur APBD 2024.
Idealnya, hutang belanja tersebut diakomodir APBD Perubahan 2024 setelah kondisi keuangan daerah membaik.
Tiga fraksi tersebut yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, dan Fraksi Gerindra.
Pandangan fraksi tersebut direkomendasikan pula Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palopo yang dibacakan anggota DPRD Palopo Muhammad Mahdi pada sidang paripurna DPRD, Kel. Tobulung, Palopo, Kamis, 30 November 2023, seperti dilansir Palopo Pos.
Ada tujuh kesepakatan Banggar atas APBD Palopo 2024 yakni;
1. Badan Anggaran DPRD Kota Palopo merekomendasikan agar proyeksi perencanaan penerimaan PAD lebih dioptimalkan untuk disemua sektor dan beberapa catatan evaluasi hasil pembahasan seperti sumber penerimaan yang masih menyisahkan permasalahan baik dari system mekanisme pengelolaannya maupun persoalan sengketa dan kendala lainnya. Seperti halnya, penerimaan pada sewa Ruko Sawerigading, sewa alat berat, izin operasional 38 tower.
2. Terkait sumber-sumber retibusi jasa lainnya seperti, optimalisasi pengelolaan destinasi wisata dan parkir, direkomendasikan untuk dilakukan langkah–langkah taktis perencanaannya agar setiap tahunnya tidak ada lagi kendala dalam hal realisasi atas proyeksi dari sumber penerimaan dimaksud.
3. Dalam hal persepsi penyelesaian terkait dengan kontrak program multiyears dimana juga menjadi pertimbangan bahwa keberadaan program multiyears dimaksud belum memberikan dampak signifikan atas penerimaan PAD Kota Palopo, maka diharapkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban sepenuhnya pada perencanaan postur APBD Pokok Kota Palopo Tahun Anggaran 2024.
4. Dalam upaya mendukung optimalisasi penerimaan PAD dari sektor jasa pariwisata agar kedepan konsep pengelolaan pariwisata Kota Palopo lebih mengedepankan pada pendekatan kearifan lokal yang menjadi packaging label kepariwisataan maupun dalam hal dukungan infrastruktur dan optimalisasi pengelolaannya.
5. Badan Anggaran DPRD Kota Palopo merekomendasikan kiranya anggaran hibah yang diperuntukkan untuk Perguruan Tinggi Swasta digeser ke program prioritas, dan terkait dengan visi misi Pj. Wali Kota Palopo, kecuali perguruan tinggi yang belum pernah mendapat bantuan dapat dipertimbangkan.
6. Badan Anggaran DPRD Kota Palopo menyepakati dalam hal pengalokasian anggaran bantuan study pendidikan Strata 3 (S3) di BKPSDM Kota Palopo, serta pengadaan barang dan jasa di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, agar dialihkan ke program yang lebih prioritas.
7. Badan Anggaran DPRD Kota Palopo menyepakati agar hutang belanja yang masih dalam perhitungan BPK agar tidak dimasukkan kedalam postur APBD Tahun Anggaran 2024, dan selanjutnya akan kita pertimbangkan setelah kondisi keuangan daerah Kota Palopo membaik.
8. Mendorong pemerintah memperhatikan sektor pelayanan publik PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo, agar dapat meningkatkan pelayananan air bersih kepada masyarakat, dimana hari ini PAM Tirta Mangkaluku belum maksimal dalam melayani kebutuhan air bersih masyarakat dikarenakan kekurangan infrastruktur pengambilan dan pengelolaan air baku.
9. Badan Anggaran DPRD Kota Palopo menyarankan kepada Pj. Wali Kota Palopo untuk mengevaluasi kinerja para direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
10. Badan Anggaran DPRD Kota Palopo menyarankan kepada Pj. Wali Kota Palopo untuk mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas pada PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo serta RSUD Sawerigading Kota Palopo.
11. Terkait dengan proses Pengangkatan Dewan Pengawas yang berada pada BUMD dan BLUD dalam suatu wilayah pemerintahan daerah, terkhusus di Kota Palopo seperti PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo serta RSUD Sawerigading Kota Palopo, dimana diberi kuasa dan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk memilih dan menempatkan Dewan Pengawas yang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, serta sewaktu–waktu dapat mengevaluasi dan mengganti Dewan Pengawas yang telah melaksanakan tugas.
Sekedar diketahui, HM Judas Amir selain menjabat sebagai Walikota Palopo dua periode di kota idaman itu. Dirinya juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan tentu memiliki pengalaman yang handal dan tersendiri untuk memenangkan NasDem untuk melanjutkan Visi dan Misinya ke Senayan melalui Dapil 3 Sulsel sebagai Calon Legislatif (Caleg) di DPR RI. (Red)
