Terkini, ada sembilan perwakilan warga kecamatan sekota Palopo yang melayangkan surat terbuka untuk Penjabat Wali Kota Palopo. Itu terkait buruknya kinerja penanganan kasus stunting di wilayah Palopo.
Surat terbuka tertanggal 12 Oktober 2023 itu, diteken sembilan perwakilan warga.
Masing-masing Abdul Malik (warga Kec. Wara), Hairil Anwar (warga Kec. Wara Utara), Fahruddin Hamid (Sendana), Christin Lebangan (Wara Barat), Amiruddin A (Wara Selatan), A Zainal Rasyid (Wara Timur), Ramadan (Mungkajang), Ahmad Sukirno (Bara), dan Badaruddin Halim (Telluwanua).
Surat Terbuka ini dikirimkan ke salah satu koran terbesar di Luwu Raya yakni Palopo Pos pada Kamis, 12 Oktober 2023.
Isinya cukup mengejutkan.
Antara lain disebutkan, warga kecewa atas minimnya angka penurunan stunting hanya empat persen.
Angka tersebut, kata isi dalam surat itu, tidak masuk dalam 70 kabupaten dan 30 kota yang diundang ke Istana Wapres di Jakarta, menerima penghargaan insentif fiskal penurunan angka stunting 2023.
Ada beberapa faktor yang dinilai menyebabkan gagalnya program penanganan stunting di Palopo;
1. Unit kerja yang menangani program stunting yakni Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Kadis selama empat tahun (2019-2023), tidak fokus. Karena yang bersangkutan hanya menjadikan dinas tersebut sebagai jabatan sampingan untuk target politik menuju Pilwalkot 2024.
2. Sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting selama 2022-2023 tidak efektif. Sebab ratusan spanduk yang ditempel di rumah RT/RW, tulisan pencegahan stunting ukuran kecil, sementara foto FKJ ukuran besar yang terkesan hanya untuk promosi figur FKJ sebagai bakal calon Wali Kota 2024.
3. Anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan stunting di DPPKB diduga kuat lebih banyak dimanfaatkan kepentingan pribadi dan politik FKJ.
Atas hal itu warga Palopo mengusulkan kepada Pj Wali Kota untuk;
1. Mengevaluasi dan minta pertanggungjawaban FKJ atas penggunaan anggaran stunting Rp10 miliar.
2. Memberi sanksi kepada FKJ dengan tidak memberikan jabatan struktural di lingkup Pemkot Palopo.
3. Memutus mata rantai jaringan persekongkolan kepentingan politik yang dibangun FKJ di tubuh birokrasi Pemkot.
Mantan Plt Kepala DPPKB Palopo, Farid Kasim Judas yang dikonfirmasi melalui Direct Massengger (DM) akun instagram H. Farid Kasim Judas SH MSi MH, Kamis (12/10) sekira pukul 19.45 Wita, memberi jawaban "diteruskan (admin)".
Dan hingga berita tentang hal itu tayang sekira pukul 07.30 Wita Jumat (13/10), belum ada konfirmasi dari pihak FKJ, demikian tulis Palopo Pos. (Red)
