Selasa (08/08/2023), rapat paripurna yang digelar di lantai 3 gedung DPRD Sulsel Makassar berlangsung alot. Pertemuan itu semula dimaksudkan untuk mengakhiri debat penjabat Sulsel atas usul gubernur.
Namun, beberapa fraksi tidak hadir dalam rapat paripurna sehingga sidang sempat diinterupsi dua kali. Beberapa fraksi seperti NasDem, Golkar, dan PDIP juga keluar dari forum.
Forum kemudian mengusulkan untuk mengakhiri sidang, karena belum ada kejelasan mengenai calon pelaksana tugas gubernur Sulsel dari empat yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika juga memutuskan untuk mengakhiri rapat paripurna dan tidak mengajukan calon pelaksana tugas presiden Sulsel. untuk gubernur.
“Oleh karena itu, berdasarkan surat dari Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI, bahwa usulan Pj Gubernur Sulsel yang diangkat oleh DPRD Provinsi Sulsel akan disampaikan pada 9 Agustus 2023, pleno lebih lanjut. akan dilakukan sidang sehingga nama Pj Gubernur Sulsel DPRD Sulsel tidak terpenuhi," kata Andi Ina.
“Dan alhamdulillah, pleno hari ini resmi saya tutup,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Presiden DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin dari Fraksi Gerindra menyampaikan soal proses debat pemakzulan Sulsel. dari tiga nama calon gubernur masih diblokir. Dia mengatakan, kelompok Gerindra memutuskan untuk menyampaikan keputusan gubernur kepada Presiden Jokowi untuk bertugas di Sulawesi Selatan.
"Sulit bagi kita untuk mempersempit proses dari empat nama menjadi tiga nama. Tentu kita semua harus menyadari bahwa keputusan pelaksana tugas gubernur ada di tangan presiden melalui menteri dalam negeri," ujarnya.
“Nah, kalau perpecahan ini terjadi di DPR tentu tidak baik. Jadi kami menyimpulkan bahwa kami menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi siapapun yang jatuh, menurut kami itu adalah pilihan terbaik," lanjutnya.
Darmawangsyah tak memungkiri ada anggota Gerindra yang tak hadir. Namun, dia menyebut ketidakhadiran anggota tim Gerindra itu bukan disengaja.
"Tidak, kebetulan anggota kami juga tidak sempurna. Jadi tidak ada kesengajaan, tapi kami kira sebaiknya kembalikan ke Presiden melalui Mendagri untuk mencari aktor terbaik di Sulsel dan kami di DPR siap bersinergi membangun Sulsel selanjutnya. Sulawesi. dia berkata.
Patut dicatat, DPRD Sulsel membahas empat nama sebagai calon pelaksana tugas. untuk gubernur. Namun, perdebatan menemui jalan buntu ketika rombongan DPRD Sulsel memutuskan tiga di antaranya.
Keempat nama tersebut adalah Aswanto pakar hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bahtiar, Dirjen Kebijakan dan Administrasi Publik Kementerian Dalam Negeri, pakar kedaulatan daerah dan maritim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan. masalah hukum Bidang Keamanan Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras dan RB Jufri Rahman, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kementerian PAN dan RB. (Red)
