MAKASSAR, PORTAL NEWS -- Ada empat kepala daerah di Sulawesi Selatan yang resmi akan berakhir masa jabatannya pada 26 September mendatang.
Keempatnya adalah Walikota Palopo, Bupati Bone, Bupati Sinjai dan Bupati Bantaeng.
Pertama, adalah pasangan Wali Kota Palopo Judas Amir dan Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso.
Kedua, pasangan Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi dan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle.
Ketiga yakni pasangan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhita Asapa dan Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Ottong.
Dan keempat, pasangan Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin dan Wakil Bupati Bantaeng Sahabuddin.
Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, DPRD di masing-masing Kab/Kota tersebut akan mengusulkan 3 nama calon Penjabat Bupati/Walikota ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Khusus untuk kota Palopo sendiri, DPRD setempat telah menetapkan 3 nama calon pj Walikota untuk menggantikan Judas Amir selaku Wali Kota.
Meski demikian, DPRD Palopo memilih untuk tidak merilis nama-nama calon Pj Walikota yang diusulkan ke Kemendagri.
Namun dari kabar yang beredar, ada tiga nama yang disebut-sebut menjadi usulan DPRD, mereka adalah Kepala Biro Setda Pemprov Sulsel, Andi Ihsan Bassaleng, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Sulsel, Asrul Sani, dan Sekretaris Kota Palopo, H. Firmanza DP.
Pj Wali Kota Bermuatan Politis Demi 2024?
Ada yang ditengarai, mungkin saja ingin bermain cantik, agar calon Petahana bisa mendapat advantage dari Penjabat Wali Kota Palopo pengganti Judas Amir? Isu liar ini semakin santer terdengar dalam perbincangan warung kopi di kota bertajuk "IDAMAN" ini.
Dari informasi yang dihimpun redaksi Portal News, sejumlah oknum DPRD Palopo telah berangkat ke Jakarta untuk melakukan lobi-lobi di Kantor Kemendagri, pintu terakhir sebelum Mendagri atas restu Jokowi membubuhkan tandatangannya bagi Penjabat Wali Kota Palopo definitif nantinya.
Ada yang bilang, dua pimpinan DPRD dikawal Setwan telah menyerahkan map cokelat berisi tiga nama yang digadang-gadang akan menjadi orang nomor satu (meski hanya untuk sementara) di kota berpenduduk hampir 200 ribu jiwa itu.
Pengamat Angkat Bicara
Siapa sih yang tidak ingin punya Pejabat Wali Kota yang "bisa diajak kerjasama" dan pastinya menguntungkan kubu mereka saat Pilkada 2024 mendatang? Demikian sebut Zainuddin, tanpa mau menyebut nama pihak mana yang ia maksud.
Pengamat serba bisa ini lantas menyebut, politik dinasti di Indonesia termasuk di Luwu Raya sepertinya sudah bukan menjadi barang tabu lagi.
"Sudah ada contoh preseden buruk, anak-menantu kepala negara kita sendiri yang membuat dinasti politik, patron ini kemudian diikuti di daerah-daerah. Dulu kita mengkritik Orde Baru karena KKN, akan tetapi selama 35 tahun berkuasa, Pak Harto tidak pernah mengangkat anak mantunya menjadi Kepala Daerah yang menonjol cuma gurita bisnis keluarganya. Tapi di zaman sekarang bukan cuma berbisnis, kursi kekuasaan (jabatan) pun disikat juga."
Masih sambung Zainuddin, "kembali ke soal Penjabat Walikota. Saya dan kita semua harus kompak mengawal perjalanan Pilkada Palopo, meskipun masih lama, tapi proses dan tahapan menuju sana sudah dimulai saat ini. Jangan sampai kita terlena dan kemudian salah pilih, karena Palopo ini kotanya memang terlihat maju secara fisik, tetapi batin warganya sebenarnya "tersiksa" karena kemiskinan bertambah secara kualitatif maupun kuantitatif, kemudian tingginya angka pengangguran, pemerintahnya dan pengurus yayasan masjid juga ribut melulu, ada mafia tanah, dan mafia-mafia lainnya," pungkas dia. (Red)
