RMB yang juga Wakil Walikota Palopo dua periode itu kali ini tak main-main. Ia meminta Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaenih yang berasal dari fraksi Golkar untuk taat dan tegak lurus pada komando partai yang ia pimpin.
Dimintai tanggapannya oleh awak media, Pimpinan Partai Golkar secara kelembagaan akan menegur, dan kalau perlu, mengevaluasi sikap anggota Fraksi Golkar yang secara sembunyi-sembunyi membuat keputusan yang strategis.
''Seyogyanya keputusan itu harusnya ditembuskan pula ke fraksi. Dengan tegas saya menyesalkan sikap pimpinan DPRD yang membuat keputusan secara tertutup. Kebetulan Ketua DPRD kita, Hj Nurhaenih dari Fraksi Golkar, makanya saya selaku pimpinan partai akan memberikan teguran dan melaporkan dia ke DPD Golkar Sulsel untuk evaluasi Ketua DPRD,'' tegas Ketua DPD Partai Golkar Palopo, H Rahmat Masri Bandaso (RMB) melansir Palopo Pos, edisi Kamis, 10 Agustus 2023.
Kalau perlu, lanjut RMB, ia akan minta ke Ketua DPD Golkar Sulsel untuk melakukan rolling pimpinan DPRD dari Fraksi Golkar. Karena bukan kali ini saja Hj. Nurhaenih dinilai melakukan pelanggaran kebijakan partai, tapi sudah beberapa kali.
''Larangan tertulis partai bagi Fraksi Golkar, dua kali dilanggar,'' terang RMB lagi.
Soal usulan Pj Wali Kota, mekanismenya adalah pimpinan merapatkan usulan dari masing-masing fraksi secara transparan. Jangan dilakukan tertutup seperti ada sesuatu yang disembunyikan. yang mana, cara-cara seperti itu, menyalahi etika berpartai.
''Contohnya di Bone. DPRD melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan usulan Pj Bupati. di Provinsi juga begitu. DPRD Sulsel juga melaksanakan sidang paripurna. Di sini (Palopo), masa pimpinan DPRD tertutup. Ada apa,'' ucap RMB dengan nada tanya.
Ditambahkan, Fraksi Golkar adalah perpanjangan Partai Golkar di DPRD. Apa yang dilakukan anggota fraksi, harus sejalan dengan kebijakan partai, dan harus dilaporkan ke DPD Golkar. Termasuk Ketua DPRD Palopo, anggota Fraksi Golkar. Sehingga segala kebijakan dan keputusan dibuat terkait lembaga DPRD, harus dilaporkan ke DPD Golkar.
''Kalau sudah tidak mau diatur oleh Golkar, silakan keluar. Karena anggota fraksi itu pekerja partai, bukan petugas partai lain yang mau disuruh-suruh partai lain,'' tegasnya.
Diketahui, bukan hanya PDIP dan Demokrat, Partai Golkar Palopo juga memprotes sikap Ketua DPRD Palopo yang tidak transparan menetapkan usulan Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo ke Mendagri. (Red)
