Luwu, Portal News – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sorotan setelah menghadiri pelantikan kepala daerah Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta
Kehadiran mereka dipertanyakan oleh sejumlah aktivis di Luwu menilai hal itu tidak memiliki urgensi dan justru menghambat jalannya birokrasi di daerah.
Salah satu aktivis di Luwu yang dikenal sangat lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, Achmad Kusman menyoroti penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh para pejabat yang hadir di pelantikan tersebut.
Menurutnya, keberangkatan mereka ke Jakarta patut dipertanyakan, mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit dan tumpukan utang proyek yang belum terbayarkan.
"Seharusnya cukup Kominfo atau beberapa perwakilan saja yang hadir. Kalau memang ingin berbicara atau berkoordinasi dengan Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu yang baru, bisa dilakukan di Luwu, tanpa harus ramai-ramai ke Jakarta. Apalagi, ada informasi bahwa beberapa kepala dinas berangkat tanpa surat tugas resmi," tegasnya. Jumat (21/2) sekira pukul 1:30 (WITA) Siang.
Selain itu, ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengaudit para kepala dinas yang diduga berangkat ke Jakarta tanpa surat tugas atau surat perintah resmi.
Menurutnya, hal ini bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan anggaran jika terbukti menggunakan dana daerah tanpa dasar yang jelas.
Sementara itu, kondisi keuangan Kabupaten Luwu saat ini dikabarkan sedang terpuruk, dengan utang-utang proyek yang masih menumpuk dan belum terbayarkan.
Hal ini semakin memperkuat kritik terhadap para pejabat yang dinilai lebih mementingkan perjalanan dinas daripada menyelesaikan permasalahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait kehadiran para OPD dalam pelantikan tersebut serta dugaan penggunaan anggaran yang dipertanyakan.
Sejumlah pihak pun mulai mendesak transparansi dari Pemerintah Kabupaten Luwu terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas ini.
Beberapa aktivis menegaskan bahwa jika memang ada penggunaan SPPD yang tidak sesuai prosedur, maka harus ada konsekuensi hukum bagi pejabat yang terlibat.
"Kami meminta APH untuk segera mengaudit seluruh kepala dinas yang ke Jakarta. Jika memang terbukti tidak memiliki surat tugas resmi atau perjalanan mereka tidak relevan dengan kepentingan daerah, maka itu jelas pemborosan anggaran yang tidak bisa dibiarkan," ujar salah satu aktivis yang ikut mengawal isu ini.
Selain itu, kondisi keuangan daerah yang sedang kritis juga menjadi sorotan. Diketahui, Luwu masih memiliki utang proyek yang menumpuk dan belum terbayarkan kepada sejumlah kontraktor.
Situasi ini semakin diperparah dengan perjalanan dinas para pejabat yang justru dinilai menghambur-hamburkan anggaran.
Beberapa kontraktor bahkan mulai bersuara terkait keterlambatan pembayaran proyek. Inisial (TR) dan Rekan Kontraktornya (UD) yang di temui di salah satu Warkop yang berada di jalan Poros Topoka, Makassar Mereka menilai pemerintah daerah tidak serius dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, sementara di sisi lain, pejabatnya justru melakukan perjalanan dinas yang dianggap tidak prioritas.
"Kami masih menunggu pembayaran dari pemerintah daerah, padahal pekerjaan sudah selesai. Tapi justru mereka sibuk menghadiri acara pelantikan di luar daerah. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar," ungkap salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah mengenai kritik yang disampaikan oleh para aktivis dan kontraktor. Namun, desakan audit terhadap perjalanan dinas para kepala dinas ini semakin kuat, terutama terkait penggunaan SPPD dan urgensi keberangkatan mereka ke Jakarta.
Masyarakat pun berharap adanya transparansi dan pertanggungjawaban dari pejabat terkait. Mereka menilai, di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang sulit, seharusnya anggaran lebih difokuskan untuk menyelesaikan persoalan mendesak di Luwu, bukan untuk perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi jelas. (Red)
