Luwu, Portal News – Seorang pria bernama Noel diduga telah mencederai Pemerintah Desa setempat atas lahan milik warga di Desa Rante, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
Aksi ini dilakukan dengan mengatasnamakan TIM Bencana Alam yaitu Celebes Research Center (CRC) yang merupakan bagian dari TIM Pembebasan Lahan PT Masmindo Dwi Area, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan menyusup ke sejumlah warga.
Akibat tindakan tersebut, warga setempat akan berencana melaporkan Celebes Research Center (SRC) ke Mapolres Luwu untuk diproses secara hukum.
Menurut informasi yang dihimpun media Portal News, bahwa salah satu warga telah menerima panjar sebesar Rp 50 juta sebagai bentuk kompensasi atas lahan yang ingin dijual. Namun, sebagian besar warga lainnya menolak adanya transaksi tersebut secara sepihak, dikarenakan sudah melakukan kesepakatan bersama di kantor desa dan tetap mempertahankan hak kesepakatan pembebasan lahan tersebut di Wilayah Desa Rante Balla.
Riska (37) tahun (Ibu Dusun) Warga Dusun Rante, Desa Rante Balla menjelaskan bahwa bahwa Noel bersama Celebes Research Center (CRC) awalnya datang sebagai TIM Bencana Alam ke lokasi untuk melakukan Wawancara Tentang Bencana Alam, tapi nyatanya mereka merupakan TIM Pengukuran Lahan.
"Awalnya kurang lebih tiga Minggu yang lalu, mereka datang dengan tujuan untuk melakukan wawancara terkait Bencana Alam ke beberapa Warga. Namun tiba-tiba (tadi). Senin, (17/2) sekitar pukul 09:00 (WITA) pagi. Mau diadakan aktivitas pengukuran lahan milik Noel tanpa izin pemerintah desa setempat yang merupakan bagian dari TIM Pembebasan Lahan PT Masmindo Dwi Area. Ini jelas pembohongan publik dan tidak menghargai kami selaku pemerintah desa setempat" ujarnya. Selasa (18/2) sekira pukul 01:12 (WITA) dini hari.
Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Rante Balla Sulkarnain yang di hubgi Redaksi Media Portal News melalui Via Telepon Selulernya menjelaskan bahwa.
"Saya kaget kok ada kayak begini, karena selama saya menjadi sekdes saya sudah menghimbaukan kepada seluruh masyarakat dan kepala dusun tentang aktifitas kepengurusan lahan untuk pembuatan PBB, agar tidak terjadi timpang tindih lahan masyarakat nantinya. Dan saya juga menegaskan kepada masyarakat dan kepala dusun, ketika ada pengukur yang masuk harus melaporkan ke kantor desa yang mau diukur tanahnya dan didampingi langsung oleh kepala dusun masing masing. Karena kepala dusun yang lebih paham tentang lahan masyarakat di wilayahnya". Ujar Sul.
Lanjut Sekdes. "Adapun mengenai persoalan ini kami juga heran kenapa tiba tiba ada tim pengukur atau pembebasan lahan tahap 2 PT INDIKA atau PT Masmindo Dwi Area yang masuk ke desa tanpa pemberitahuan secara administrasi. Karena setahu Saya, kalau ada orang atau warga luar yang masuk ke desa harus dan wajib melapor 2 X 24 jam ke kami Pemerintah Desa atas aktifitasnya. Maka untuk itu, dengan kejadian ini. Kami selaku pemerintah desa tegaskan bahwa, Babinsa dan Kamtibmas untuk bertindak secepatnya agar tidak terjadi konflik yang lebih parah nantinya". Bebernya
Sul juga menambahkan dalam percakapannya bahwa. "Kalau memang betul mereka memang TIM CRC yang merupakan bagian dari Pembebasan lahan PT Indika atau Masmindo harusnya melapor ke Kantor Desa Rante Balla untuk melakukan aktifitas pengukuran lahan warga secara bersama sama, bukan sepihak saja. Karena yang saya tahu, mereka datang pada saat itu dengan dalil TIM Bencana Alam untuk mewawancarai masyarakat dan ibu Desa Rante Balla. Kok tiba tiba, ini mereka datang lagi. Mala menjadi TIM Pengukur (Pembebasan Lahan Tahap 2) ada apa ini.?. Sementara hal ini, Ibu Kepala Desa Tidak Tahu adanya persoalan ini" Tegasnya.
Sementara itu, masyarakat meminta kejadian ini ke pihak kepolisian guna mendapatkan kejelasan hukum terkait status keberadaan Celebes Research Center (SRC) dan keluarga Noel. Warga berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setempat, mengingat sengketa lahan di daerah itu bukanlah hal baru. Warga berharap adanya mediasi dan penegakan hukum yang adil agar hak-hak mereka tetap terjaga dan saling menghormati sesama lembaga. (Red)
