Luwu, Portal News – Polemik mengenai penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Luwu tahun anggaran 2022/2023 kembali menjadi perhatian publik.
Warga meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu untuk lebih transparan dalam mengungkap hasil audit laporan keuangan dana hibah tersebut, termasuk menginformasikan hasil pemeriksaan sejumlah pengurus KONI yang telah dipanggil.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatiran bahwa tidak adanya transparansi dalam penanganan kasus ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Pilkada sudah selesai, tidak ada alasan untuk menunda-nunda penyelesaian kasus ini. Kejaksaan harus membuktikan bahwa mereka bekerja profesional dan sesuai aturan,” ujar Sumber (Rahasia).
Selainitu, Warga juga mengingatkan bahwa para pejabat di kejaksaan negeri luwu yang menangani kasus ini telah digaji oleh negara menggunakan uang pajak rakyat.
"Mereka sudah digaji dari uang rakyat, jangan sampai terkesan hanya makan gaji buta. Kami ingin ada kejelasan dan tindakan nyata terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah ini,” tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah beredar laporan terkait dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana hibah KONI Luwu.
Sejumlah pengurus KONI diketahui telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan, namun hingga kini hasil pemeriksaan tersebut belum diumumkan ke publik.
Warga berharap agar transparansi penanganan kasus ini menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kami tidak ingin kasus ini berlalu begitu saja tanpa kejelasan. Transparansi itu penting untuk memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum,” pungkas warga.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Luwu belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga.
Tim Media Portal News akan melakukan konfirmasi pejabat Kejaksaan untuk mewujudkan transparansi publik, agar ada kepastian hukum dan asas keadilan di negara ini.
Salah satu tokoh pemuda di Luwu, Wahab juga menyatakan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dana hibah.
“Dana hibah ini adalah amanah dari rakyat untuk mendukung pengembangan olahraga. Jika benar ada penyelewengan, maka pelakunya harus diberi sanksi tegas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Ketika hasil audit dan pemeriksaan tidak dibuka ke publik, itu justru akan menimbulkan asumsi-asumsi liar yang dapat merusak citra institusi yang terkait. Kejaksaan harus segera mengambil langkah konkret,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan, beberapa elemen masyarakat berencana menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Luwu untuk mendesak percepatan pengungkapan kasus ini. “Kami tidak hanya ingin janji, tapi tindakan nyata.
Jangan sampai kasus ini berlarut-larut seperti banyak kasus serupa di daerah lain,” kata salah seorang warga Belopa. Kamis (12/11/ Malam sekira pukul 10:30 (WITA) saat di temui Tim Media Portal News.
Kasus dana hibah KONI Luwu menjadi salah satu sorotan besar di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Kejaksaan diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan keseriusan mereka dalam menyelesaikan kasus ini secara profesional dan adil.
Masyarakat Luwu kini menunggu langkah konkret berikutnya dari pihak Kejaksaan, dengan harapan kasus ini dapat menjadi pelajaran agar ke depan dana hibah untuk olahraga atau bidang lainnya dapat dikelola secara maksimal tanpa adanya penyelewengan. (Red)
