Luwu, Portal News — Ketua Partai Buruh Exco Kabupaten Luwu, Sukardi Sulkarnain menyampaikan komitmennya untuk mengangkat isu utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) serta permasalahan tenaga kerja, termasuk tenaga honorer dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Makassar pada tanggal 27 Oktober 2024 di Hotel Royal Bay Makassar.
Menurutnya, tenaga honorer dan pekerja lain yang berkontribusi besar bagi jalannya pemerintahan dan perekonomian di Sulsel wajib mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam hal kesejahteraan.
Ia menegaskan bahwa pekerja, khususnya tenaga honorer, sudah seharusnya mendapatkan jaminan kesejahteraan dari negara.
“kita tahu, karena kita sendiri kebanyakan di lapangan dan Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menanggung kesejahteraan para pekerja ini. Mereka bekerja keras bahkan lebih banyak daripada sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sering kali hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kaum pekerja,” ungkap Teddy sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa anggaran pemerintah daerah seharusnya lebih dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat pekerja, bukan sekadar untuk belanja operasional ASN yang menurutnya tidak selalu berkontribusi langsung bagi masyarakat. Ia berpendapat bahwa Partai Buruh akan terus menyuarakan aspirasi kelas pekerja agar pemerintah lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan hak pekerja.
“Isu hutang Pemprov Sulsel juga akan menjadi sorotan utama dalam Rakerda ini. Kami ingin memastikan bahwa nantinya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Pilkada 2024 yang di Usung Partai Buruh untuk mengutamakan anggaran yang benar-benar digunakan secara efektif dan pro-rakyat, serta berfokus pada kesejahteraan pekerja dan masyarakat Sulsel secara keseluruhan,” tambahnya.
Masih Mantan Pelaut ini"Jika kita melihat per wilayah di Indonesia, tingkat pendapatan daerah Provinsi (Sulsel) Sulawesi Selatan berada di kategori Zona Hijau. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri, PAD Provinsi Sulsel yang dipimpin Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, pengganti Mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) ini berada di peringkat 13, dari 38 provinsi se-Indonesia." Cetus Sukardi.
Rakerda Partai Buruh di Makassar ini diharapkan menjadi momentum bagi Partai Buruh untuk menggalang dukungan dan menyusun langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan masyarakat Sulsel. Melalui forum ini, Partai Buruh berharap dapat menjadi suara yang kuat bagi pekerja dan mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi kelas pekerja" Tegasnya
Saran ini juga bertujuan agar pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama para pekerja yang selama ini sering kali terabaikan.
Selain itu, Sekretaris Partai Buruh Exco Luwu, Zainuddin juga mengingatkan pentingnya pembenahan terhadap sistem tenaga kerja di Sulsel, khususnya dalam hal pemberdayaan dan pengakuan terhadap tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung operasional di berbagai sektor pemerintahan.
Menurutnya, tenaga honorer ini kerap kali menghadapi ketidakpastian dalam pekerjaan mereka, seperti rendahnya jaminan sosial dan upah yang jauh dari kata layak. Kondisi ini, katanya, semakin memperburuk ketimpangan sosial antara ASN dan tenaga honorer.
“Pekerja honorer ini bekerja dengan penuh dedikasi, namun masih sering tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah. Sudah saatnya kita bersuara untuk mereka agar kebijakan yang diambil ke depan lebih memperhatikan kebutuhan mereka,” lanjutnya.
"Seharusnya kita Masyarakat menikmati itu dan Menuju Daerah Sejahtera di Tahun 2024 SULSEL, tapi mengapa mala Pemda Sulsel menanggung beban dan meninggalkan utang, yang mencapai Rp 1,5 Triliun. Mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan (T-TPP) yang hingga kini terkatung katung" Tambah Ajis Portal sapaan akrabnya pria yang dikenal lantang dalam mengkritisi.
"Pertanyaannya Adalah, apakah kita masyarakat yang salah atau bagaimana.? Karena Pejabat tidak mungkin mau di salahkan. Pada tahun 2020, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di semua pemerintah daerah (pemda) yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota di Sulsel mencapai 25.051 orang. Sementara itu, jumlah tenaga non-PNS atau pegawai honorer di Sulsel adalah 23.600 orang". Terangnya
Ia menambahkan bahwa keberpihakan kepada tenaga kerja honorer ini menjadi bagian dari cita-cita Partai Buruh dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia, khususnya di Sulsel.
Tak hanya itu, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Tana Luwu ini juga menegaskan bahwa salah satu prioritas dalam Rakerda ini nantinya bisa mengadvokasi perlindungan hak-hak buruh atau kelas pekerja di pemerintahan agar terlindung dari ketidakadilan dan ancaman para pemangku kekuasaan.
Ia berharap agar Pemprov Sulsel memberikan perhatian yang lebih serius kepada tenaga kerja, termasuk memastikan adanya jaminan kesehatan dan pensiun bagi pekerja non-ASN.
“Kami di Partai Buruh ingin melihat adanya perubahan nyata di Kepimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih kedepan, kami ingin pemerintah daerah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran serta memastikan semua pekerja mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi dan ancaman pemangku kekuasaan. Apalagi masih banyak ade-ade maupun saudara saudara kita, khususnya di Luwu Raya, Toraja Raya, Enrekang dan Wajo yang masih dalam tahap melanjutkan kuliah untuk menata masa depan mereka yang lebih baik” ujarnya dengan penuh semangat.
Ia pun mengajak seluruh elemen pekerja di Sulsel untuk bersatu memperjuangkan kesejahteraan bersama. Menurutnya, hanya dengan solidaritas dan suara yang kuat dari kaum buruh, kebijakan yang pro-pekerja bisa terwujud. Rakerda ini akan menjadi ajang konsolidasi bagi Partai Buruh untuk menyusun langkah strategis yang tepat dalam memperjuangkan isu-isu yang relevan bagi masyarakat Sulsel.
Dengan optimisme, Partai Buruh berharap agar Rakerda ini dapat memberikan hasil nyata dan menjadi fondasi bagi terciptanya kebijakan yang lebih baik bagi kesejahteraan para pekerja di Sulsel.
Perlu di diketahui, ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah sebutan untuk pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS diangkat secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (Red)
