Luwu, Portal News — Masyarakat Kabupaten Luwu kini dihadapkan pada isu yang mengkhawatirkan terkait dengan adanya isu perjalanan Penjabat (Pj) Bupati Luwu dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Jepang. menimbulkan kabar buruk dan memicu keresahan di kalangan masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khawatir bahwa langkah ini akan memperburuk kondisi keuangan daerah, yang kini sudah terbebani oleh utang pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu tahun anggaran 2023 lalu.
Dalam perjalanan dinas ini dikabarkan memiliki agenda kerja sama internasional dan peningkatan investasi, namun banyak pihak menilai bahwa beban utang Pemkab Luwu yang belum terselesaikan bisa menjadi masalah besar.
"Dalam perjalanan dinas ini dikabarkan memiliki agenda kerja sama internasional dan peningkatan investasi, akan tetapi disinyalir ada beberapa SKPD yang mendampingi Pj. Bupati tidak ada hubungan dengan agenda tersebut. Maka diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Audit nantinya, karena dinilai agenda perjalanan dinas tersebut bertolak belakang dengan surat edaran Pj. Bupati Luwu, Muh. Saleh" Tegas Wahab. Selasa (10/9) Malam
Bahkan, beberapa warga dan aktivis lokal lainnya menyebutkan bahwa perjalanan ini bisa membuat masyarakat dan SKPD "tersandera" oleh utang yang semakin membengkak di tahun anggaran mendatang saat ditemui media portal news.
Kritik dan kekhawatiran
Beberapa tokoh masyarakat serta aktivis angkat bicara mengenai hal ini. Mereka menilai perjalanan tersebut kurang mendesak, terutama di tengah situasi keuangan Pemkab Luwu yang sedang tidak stabil.
Menurut mereka, dana yang dikeluarkan untuk perjalanan ini seharusnya dialokasikan untuk menutupi kebutuhan mendesak di daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Salah satu aktivis, Wahab warga topoka, menyatakan, "Jika benar perjalanan ini untuk mencari investor, kita patut mempertanyakan apakah keuntungannya sebanding dengan risiko utang yang semakin membengkak. Warga yang nanti akan menanggung dampaknya." Ujarnya.
Begitu juga beberapa pejabat yang dihubungi juga masih enggan berkomentar lebih jauh. Namun, beberapa pihak di pemerintahan menyatakan bahwa perjalanan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional dan diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.
Meskipun demikian, tidak sedikit yang merasa bahwa perjalanan ini harus dipertimbangkan dengan matang. Para pegawai di SKPD juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap potensi dampak keuangan operasional mereka jika utang Pemkab Luwu terus bertambah.
Selai itu, Ali Warga Kecamatan Bajo kini menunggu langkah nyata dari Pemkab terkait isu ini. Dengan kondisi keuangan daerah yang terbilang kritis, masyarakat berharap ada transparansi dan perencanaan matang dari pemerintah daerah sebelum melakukan keputusan yang berisiko menambah beban utang.
Jika tidak, mereka khawatir akan semakin sulitnya pelayanan publik dan pembangunan di Luwu ke depannya akan tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Tak hanya itu, beberapa tokoh masyarakat dan aktivis juga mulai mendesak Pemkab Luwu untuk lebih transparan dalam menjelaskan tujuan dan manfaat dari perjalanan dinas Pj. Bupati Luwu beserta rombongan tersebut.
Mereka menuntut adanya laporan rinci mengenai anggaran yang akan digunakan serta potensi kerja sama atau investasi yang akan dihasilkan dari kunjungan ke Jepang.
"Dana apa na pake bupati ke jepang dan berapa OPD berangkat. Ini sangat penting kita konfirmasi kira-kira sepengetahuan saya bahwa tidak ada anggaran APBD Luwu yang menganggarkan itu, apalagi luwu saat ini dilanda recofusing". Lanjutnya lagi
"Jangan-jangan dana 80 M itu yg hilang adalah sebuah permainan dongeng kab luwu, coba kita tanyakan Dinda ke BPKD bahwa anggaran apa mereka gunakan Pj. Bupati Luwu ke jepang, dan berapa org berangkat, dan tujuannya untuk apa, dan berapa nilai anggaran perorang, dan berapa lama disana. Apes luwu kalau sudah begini, kalau bukan pada kita aktivis turun tangan mengawasi maka habis sudah anggaran APBD di gunakan oleh pejabat secara semau gue" Sindirnya
Selain itu, Andi Maulana Warga Seppong menambahkan. Pemkab harus bisa memastikan bahwa perjalanan ini benar-benar memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah dan bukan sekadar kegiatan seremonial belaka.
"Kami tidak menolak program pemerintah, tetapi dalam kondisi saat ini, setiap langkah harus direncanakan dengan sangat hati-hati. Rakyat punya hak untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan, apalagi jika itu berpotensi menambah utang yang harus dibayar dengan anggaran daerah."
Namun, tidak semua pihak bersikap kritis terhadap isu ini. Beberapa kalangan, termasuk dari internal Pemkab Luwu, yang tidak ingin di sebutkan namanya menjelaskan bahwa justru menyatakan dukungan terhadap rencana perjalanan Pj Bupati tersebut. Mereka berpendapat bahwa langkah ini adalah upaya untuk menjalin kerja sama strategis yang bisa membawa investasi asing dan membuka lapangan kerja baru di Kabupaten Luwu.
"Saat ini, kita butuh investasi untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan ekonomi daerah. Jika perjalanan ini bisa membawa hasil positif, maka kita harus mendukungnya," ujar seorang pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Menurut mereka, kunjungan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan sumber daya alam Luwu kepada dunia internasional, terutama di Jepang yang dikenal memiliki minat besar dalam investasi infrastruktur dan teknologi.
Meskipun demikian, masyarakat Luwu tetap menunggu perkembangan lebih lanjut dari rencana perjalanan tersebut. Mereka berharap Pemkab Luwu dapat memberikan penjelasan lebih rinci dan membuka ruang dialog dengan warga sebelum melaksanakan perjalanan ke luar negeri ini.
Banyak pihak juga menyerukan agar Pemkab Luwu membuat langkah-langkah konkrit untuk mengelola utang daerah dengan lebih bijaksana.
Pasalnya, jika beban utang terus bertambah tanpa adanya solusi yang jelas, dikhawatirkan akan mempengaruhi pembangunan daerah dan pelayanan publik di masa depan.
Sebagai kesimpulan adanya Isu perjalanan Pj Bupati Luwu ke Jepang ini telah memicu perdebatan di kalangan warga dan pejabat daerah.
Di satu sisi, ada kekhawatiran mengenai dampak utang yang akan semakin membebani keuangan daerah, sementara di sisi lain, ada harapan bahwa kunjungan ini bisa membuka peluang investasi yang bermanfaat.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, masyarakat berharap Pemkab Luwu dapat menunjukkan komitmennya untuk bersikap transparan, akuntabel, dan bijak dalam mengambil keputusan demi kesejahteraan bersama.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Luwu dalam hal ini Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Alamsyah belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana perjalanan tersebut saat di hubungi via telepon selulernya (WhatsApp). Sekira pukul 16:59 (WITA) Sore. (Red)
