Luwu, Portal News - Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Tana Luwu, Zainuddin Bundu Saoda sapaan akrab Ajis Portal mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu untuk segera melakukan audit terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Supriadi selaku PLT Dinas Dispora Luwu.
Desakan ini terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dan dana hibah yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2022/2023.
Menurut Ajis Portal sapaan akrabnya, ada indikasi penyimpangan penyalahgunaan jabatan dalam penggunaan dana hibah tersebut ketika dia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), PPTK, Bendahara, Ketua KONI, dan Sejumlah Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD, Kabupaten Luwu
"Kami mendesak pihak Kejari Luwu untuk segera melakukan audit dan mengusut tuntas kasus ini. Dana hibah seharusnya digunakan untuk kepentingan olahraga dan pemuda, bukan untuk kepentingan pribadi," ujar Zainuddin dalam keterangannya. Rabu, (7/8) saat bertandang ke Kantor Dinas Perhubungan Luwu
Dia juga menambahkan bahwa tindakan ini merupakan bentuk pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
"Kami tidak ingin ada penyelewengan Dana Hibah (Pajak Rakyat) dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama di sektor olahraga dan pemuda. Oleh karena itu, kami berharap Kejari Luwu bisa bertindak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini, atas dugaan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan pengalokasian anggaran dana hibah Koni luwu" tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Supriadi Kepala Dinas Perhubungan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari KRB Tana Luwu. Baik itu terkait LPJ Dana Hibah Koni maupun Analisis Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas (Amdalaling).
Masyarakat setempat berharap kasus ini dapat segera diusut tuntas untuk menjaga integritas dan transparansi pemerintahan di Kabupaten Luwu.
Selain desakan audit, KRB Tana Luwu juga meminta agar hasil audit yang dilakukan nantinya diumumkan secara terbuka kepada publik. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah dan kinerja Oknum Pejabat di Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu.
"Kami menginginkan proses yang transparan dan hasil audit yang bisa diakses oleh publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana hibah dan pemberian ijin analisis dampak lingkungan dan lalu lintas tersebut sebagaimana perundang undangan yang berlaku. Sehingga kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) benar benar berjalan sebagaimana yang diharapkan Masyarakat. Sehingga tidak ada penyalahgunaan jabatan semasa menjabat," tambah Ajis Portal
Lebih lanjut, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Tana Luwu menekankan bahwa langkah ini bukanlah bentuk serangan pribadi terhadap Supriadi Kepala Dinas dan kawan kawannya yang terlibat nanti, sebagaimana yang sudah diberitakan dan laporan. Melainkan sebagai upaya untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik yang lebih baik dan transparan.
"Kami menghormati asas praduga tak bersalah, namun ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Setiap pejabat harus siap diaudit dan mempertanggungjawabkan tindakannya," jelasnya.
Di sisi lain, beberapa tokoh masyarakat dan pemuda di Kabupaten Luwu juga memberikan dukungan terhadap langkah yang diambil oleh KRB Tana Luwu. Mereka menganggap bahwa audit dan pengusutan kasus ini adalah langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Kami mendukung sepenuhnya upaya KRB Tana Luwu. Ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan dana hibah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya," ujar salah satu tokoh pemuda, mahasiswa dan akademisi yang tak ingin di media kan namanya saat di mintai tanggapannya usai melaksanakan latihan gerak jalan dalam rangka menyambut momentum HUT RI yang ke 79 di Kabupaten Luwu, Sulsel. Selasa, (6/8) sore.
Dengan semakin dekatnya perayaan Hari Kemerdekaan RI, kasus ini menjadi perhatian utama masyarakat Kabupaten Luwu. Mereka berharap bahwa kasus ini bisa segera ditangani dan diselesaikan dengan baik, sehingga tidak mengganggu persiapan perayaan kemerdekaan.
"Kami berharap semua pihak terkait bisa bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat dan adil, agar persiapan perayaan Hari Kemerdekaan RI bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan," tutupnya.
Masyarakat Kabupaten Luwu kini menunggu langkah lanjutan dari Kejari Luwu dan berharap agar keadilan bisa ditegakkan.
Sementara itu, persiapan perayaan kemerdekaan tetap berjalan dengan antusiasme tinggi, meskipun di tengah isu yang tengah berkembang. (Red)
