Luwu, Portal News - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang semakin dekat. Berbagai persiapan dan perdebatan mengenai aturan dan regulasi terus berlangsung. Salah satu isu yang mencuat adalah mengenai kewajiban mundur bagi anggota legislatif, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan anggota TNI-Polri yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada yang akan di helat pada November mendatang.
Sekretaris Partai Buruh Exco Luwu, Zainuddin sapaan akrab Ajis Portal, menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan atau lembaga negara harus bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku. Menurutnya, demi menjaga netralitas dan profesionalisme, anggota legislatif, ASN, serta TNI-Polri wajib mundur dari jabatannya jika ingin maju sebagai calon dalam Pilkada.
"Ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dan menjaga integritas proses demokrasi yang lebih baik lagi. Mereka yang memiliki jabatan di pemerintahan atau militer harus memberikan contoh yang baik dengan patuh terhadap aturan, dan yang dari ASN, TNI, Polri sebelum penetapan pertanggal tanggal 22 September 2024 mereka sudah wajib mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatan ASN, ataupun TNI dan Polri untuk ikut dalam kontestasi. Sedangkan bagi kepala daerah yang masih menjabat dan ingin ikut kontestasi Pemilukada, harus cuti. Karena mereka akan melaksanakan kampanye" ujar Zainuddin dalam keterangannya. Senin (9/7/2024) Malam.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Partai Buruh akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa setiap calon yang berasal dari lingkungan legislatif, ASN, atau TNI-Polri mematuhi kewajiban tersebut. "Kami akan terus mengawasi dan memastikan tidak ada penyimpangan. Ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi kita," tambahnya.
Isu ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat potensi penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang dapat terjadi jika tidak ada aturan tegas. Sejumlah kalangan juga mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Sehingga Pemilu serentak 2024 yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan demokratis, bukan pemilu sayur mayur. Karena dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat serta pengawasan ketat dari berbagai lembaga terkait, terkhususnya KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu selaku fungsi pengawasan pemilu. Dengan demikian, setiap proses dan hasilnya dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak.
Tak hanya itu, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Tana Luwu juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. "Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami mengimbau kepada seluruh warga Luwu Raya dan Sulsel untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran atau kecurangan dalam proses Pilkada," tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Partai Buruh siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan media, untuk memastikan proses Pilkada berjalan transparan dan akuntabel. "Kami terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja yang memiliki komitmen yang sama dalam menjaga demokrasi dan keadilan dalam Pilkada ini," ungkapnya.
Terkait persiapan Partai Buruh menghadapi Pilkada 2024, Zainuddin menyebutkan bahwa partainya telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk penjaringan bakal calon, pelatihan kader, dan sosialisasi program-program unggulan partai. "Kami optimis dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah," kata Ajis sapaan akrabnya di kalangan Jurnalis
Ia menambahkan bahwa Partai Buruh akan mengusung calon-calon yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen tinggi untuk memajukan daerah. "Kami mencari pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan rakyat dan siap bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan bersama," tambahnya.
Menjelang Pilkada 2024, suasana politik di Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan semakin hangat dengan berbagai manuver politik dari berbagai partai. Namun, dengan komitmen terhadap integritas dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan masyarakat dan menunjukkan kedewasaan demokrasi. Dengan persiapan yang matang dan pengawasan yang ketat, diharapkan setiap tahapan Pilkada dapat terlaksana secara jujur, adil, dan transparan. (Red)
