Palopo, Portal News - Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2024 sudah semakin dekat dan ini juga sebagai momentum akan peran peran dan partisipasi mahasiswa dari luwu raya Untuk mengingatkan kembali agar terealisasi nya pemilu damai dan tetap terjaganya netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Sekertaris jendral, Ismail menegaskan dalam rilisnya. Agar Aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat jauh dalam permainan politik praktis, dan bersifat netral sebab sudah ada regulasi yg menindaki hal demikian.
Ismail pun kendati mengungkapkan bahwa Ketidaknetralan ASN. "Akan sangat merugikan masyarakat, negara dan pemerintahan. Karena adanya potensi intervensi politik dalam proses pencapaian target.dan tentunya kita sebagai mahasiswa dari tana luwu dan juga sebagai masyarakat yg masih saja termarjinalkan akan Kondisi struktural hari ini tidak menginginkan hal² demikian karna akan menghambat jalannya proses demokrasi). Ujarnya. Senin (22/7/2024).
Netralitas ASN juga di anggap sangat krusial karena mereka harus terbebas dari intervensi politik praktis, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak dan jikalau tidak netral maka ASN tersebut menjadi tidak profesional dan target-target pemerintah di tingkat daerah khususnya di luwu raya jauh dari kata terealisasi pungkas nya.
Tak hanya itu beberapa Hasil dan analisis pengamatan dari teman-teman IPMIL Raya Umi, kami terkadang melihat bahwa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara,yang paling banyak terjadi adalah pada kegiatan kampanye.
"Dimana banyak nya ditemukan Aparatur Sipil Negara yang turut serta dalam kegiatan kampanye, bentuk keterlibatan mereka seperti menghadiri kegiatan deklarasi, memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial, bahkan membantu memasang baliho paslon di wilayah kerjanya, terutama aparatur di tingkat kecamatan kabupaten bahkan di tingkat provinsi". Tegasnya
Sehingga kedepannya kami berharap di momentum pilkada tahun 2024 ini dapat menjadi lonjakan baru agar terciptanya nuansa demokratis damai dan tentram khususnya di luwu raya apalagi mengingat daerah luwu raya sendiri cukup heterogen yang dianggap cukup rawan terhadap intrik-intrik politik yang bisa berujung pada kekerasan.
Maka penting dan perlu adanya sosialisasi dan juga pendidikan politik yang di hadirkan bawaslu maupun kpu di luwu raya agar dapat memberikan edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat. (Red)
