PORTAL NEWS - Sejatinya pokok pikiran (Pokir) para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Luwu maupun dimana saja lembaga perwakilan rakyat itu berada, harusnya menjadi ajang kebangkitan perekonomian rakyat, karena Pokir-pokir tersebut yang dianggarkan dan menggunakan uang rakyat - adalah instrumen bagi legislator untuk memberdayakan masyarakatnya.
Namun fakta di lapangan berkata sebaliknya. Pokir tersebut malah jadi bahan bancakan legislator yang terhormat untuk mendapatkan duit dengan beragam modus, mulai yang paling halus hingga yang kasar sekalipun.
Tema ini menjadi menarik perhatian Rumah Ladang Ide (RLI) yang dipunggawai Boy Hasid dkk, saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Cafe The Zoel, Belopa, Senin 10 Juni 2024.
Sudah bukan rahasia umum lagi, Pokir dari para wakil rakyat yang nilainya cukup fantastis itu banyak yang malah "dijual" ke pihak rekanan alias dipihak-ketigakan. Padahal harusnya, Pokir yang mayoritas adalah berupa proyek fisik itu dibagi-bagikan kuenya kepada konstituen sang wakil rakyat, atau di lokasi dimana proyek itu berada.
"Pokir ini adalah salah satu bentuk dari program pemberdayaan perekonomian masyarakat, yang digelontorkan anggarannya melalui "tangan" wakil rakyat, hasil musrenbang yang dilakukan bersama masyarakat, sehingga seharusnya rakyat setempatlah yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan Pokir yang dominan berupa proyek fisik," tegas Boy Hasyid saat memberikan penekanan dalam diskusi yang dihadiri oleh insan pers, tokoh LSM serta Pemerhati Masalah Sosial yang ada di Kabupaten Luwu.
Diantara yang hadir, bertindak selaku narasumber Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Kab. Luwu, Ismail Ishak, FGD yang dimoderatori oleh Boy Hasyid juga diikuti beberapa wartawan senior dan eks aktivis, Andi Baso Juli, Zainuddin Bundu Ketua KRB, Ahmad Gonrong, dan awak media lainnya.
Dalam pemaparan singkatnya, Ismail Ishak menceritakan beberapa pengalamannya serta bagaimana "kreatifitas" para oknum wakil rakyat dalam mensiasati Pokir-pokir itu.
"Saya rasa Pokir tidak jadi masalah, karena ada ruang bagi DPRD untuk mengusulkan Pokir, cuma ya itu tadi, pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diusulkan. Kadang usulan legislator tidak sesuai dengan usulan dinas. Ketika itu terjadi ada tarik menarik antara dinas dan DPRD."
"Untuk meminimalisir adanya "penyelewengan" atau gratifikasi ini, maka DPRD harus terbuka, harus transparan menyampaikan kepada publik apa saja pokok pikiran yang akan dieksekusi sehingga masyarakat atau LSM dan pers bisa mengontrol kegiatan proyek itu," tegas Ismail.
Senada, Andi Baso Juli juga menegaskan perlunya prinsip keterbukaan bagi masyarakat atau lembaga seperti LSM dan Pers mengawasi apa yang mereka kerjakan. "Jangan sampai banyak Pokir yang tidak sesuai atau kualitasnya tidak sesuai harapan, dikerja asal-asalan yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri."
Boy Hasid menyimpulkan, hasil FGD ini intinya adalah bagaimana aparat penegak hukum mampu "mengendus" gratifikasi maupun keuntungan finansial para wakil rakyat, agar praktik-praktik semacam ini yang numpang lewat di dana Pokir mereka - agar segera berakhir.
"Kejaksaan harus selalu kita dorong, agar Pokir ini lebih ditertibkan, sebaiknya jika ada usulan proyek dan semacamnya langsung saja ke dinas terkait, tanpa harus lewat "calo" bernama oknum Wakil Rakyat," pungkas dedengkot aktivis dan LSM di Luwu Raya yang punya nama asli Hisbullah Idris itu.
(Red)
Yuk! baca artikel menarik lainnya PORTAL NEWS di GOOGLE NEWS
Ikuti saluran WhatsApp PORTAL NEWS – DI SINI
Jangan lupa subscribe dan ikuti Video lainya di Channel Youtube Portal TV
