Luwu, Portal News - Kepemimpinan seorang Kabid (Kepala Bidang) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan telah menimbulkan kontroversi terkait integritas kinerjanya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam beberapa bulan terakhir, kehadiran Kabid PAUD yang juga merangkap sebagai PPK tersebut di kantor Dinas Pendidikan dinilai jarang, bahkan beberapa staf di lingkungan Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa ia terlihat hanya muncul sporadis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan memicu pertanyaan tentang dedikasinya terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang ASN.
Seorang sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya menyatakan, "Kehadiran Kabid PAUD yang jarang di kantor membuat koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi terhambat. Beberapa program di bidang PAUD terbengkalai karena kurangnya arahan dan pengawasan langsung dari pejabat yang bersangkutan."
Terkait dengan isu ini, beberapa pihak dari komunitas pendidikan dan masyarakat sipil telah mengajukan pertanyaan serius terkait integritas kinerja Kabid PAUD tersebut. Mereka menyoroti pentingnya seorang ASN dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.
Salah satu orang tua murid, Ibu inisial A, mengungkapkan kekhawatirannya, "Kami menginginkan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Namun, dengan adanya permasalahan seperti ini, kami merasa khawatir akan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak kami di usia dini. Kami meminta pemerintah untuk bertindak cepat dan menjaga kualitas layanan pendidikan di Kabupateen Luwu" Ujarnya. Sabtu (2/3/2024).
Namun demikian, pihak terkait, termasuk pihak dari Dinas Pendidikan, belum memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan ini. Sejumlah pihak juga menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut untuk mengklarifikasi masalah ini dan memastikan bahwa kebijakan dan prinsip-prinsip pelayanan publik tetap terjaga dengan baik.
Sementara itu, Zainuddin sapaan akrab Ajis Portal mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap dampak dari ketidakpraktisan ini terhadap kualitas layanan pendidikan. Mereka berharap agar pemerintah setempat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
Sebagaimana yang ingin diklarifikasi terkait status keberadaan Sekolah PAUD/TK yang menggunakan Uang Rakyat yang ingin dialihfungsikan dari Negeri ke swasta. Pihaknya juga ingin melakukan klarifikasi terkait sejumlah pembangunan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang berda di wilayah Kecamatan Bajo terkait proses pengawasan dan pekerjaan pembangunan sekolah tersebut.
“Sudah berapa kali saya ke ruanganya tidak pernah ada terus, dan dihubunggi juga tidak pernah membalas. Padahal kita ini mau konfirmasi terkai keluhan masyarakat soal Sekolah PAUD/TK dan SMP terkait status dan kedudukannya Sekolah tersebut, seperti apa prosesnya peembaangunan dan kedudukannya yang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan perundang-undangan” Singkat Ajis. Jumat (31/5/2024).
Disisi lain, sebagian juga mempertanyakan sistem yang memungkinkan rangkap jabatan di tingkat birokrasi yang seharusnya memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Ada panggilan untuk merevisi peraturan atau kebijakan yang memungkinkan rangkap jabatan, terutama di posisi-posisi kunci seperti Kabid PAUD.
Situasi ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik para pejabat publik maupun masyarakat, tentang pentingnya menjaga integritas dan dedikasi dalam melayani kepentingan publik. Keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi prinsip-prinsip yang mendasari setiap tindakan dalam pelayanan publik, terutama dalam sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membangun masa depan bangsa.
Meskipun belum ada respons resmi dari pihak terkait, warga desak Pemerintah bertindak atas kondisi yang memprihatinkan ini. Mereka menyoroti urgensi untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam birokrasi pemerintahan, terutama dalam sektor pendidikan yang sangat sensitif dan vital bagi masa depan generasi muda.
Tidak hanya itu, beberapa organisasi dan masyarakat sipil juga ikut angkat bicara terkait isu ini saat di temui awak media portal news. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik.
"Kami mendesak pemerintah setempat untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti permasalahan ini dengan serius. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama, dan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut harus ditindaklanjuti dengan tegas," ungkap salah satu perwakilan LSM. Senin (3/5/2024)
Seiring dengan tekanan yang semakin meningkat dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah setempat segera memberikan tanggapan yang jelas dan tindakan konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Keterbukaan dan kejujuran merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
Dengan demikian, diharapkan layanan pendidikan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dapat kembali berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan aset bangsa di masa depan. (Red)
