![]() |
Foto: Chandra, Jenlap aksi unjuk rasa massa IPMS di depan kantor DPRD Luwu Utara menuntut bank tanah angkat kaki dari Seko, Senin (10/06/2024). (Ft: Ist) |
PORTAL NEWS -- Ikatan Pelajar Mahasiswa Seko (IPMS) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di traffic light bandar udara Andi Djemma Masamba, dan di depan kantor DPRD Luwu Utara, Senin 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA.
Puluhan massa aksi mahasiswa IPMS itu meneriakkan tuntutannya atas kehadiran bank tanah yang disinyalir untuk mengeksploitasi tanah ulayat masyarakat Seko, yang hadir di kawasan penghasil kopi itu, yang mulai masuk sejak akhir tahun 2023 tahun lalu.
Kehadiran bank tanah ini meresahkan masyarakat setempat, yang tiba-tiba masuk secara langsung di lahan pertanian masyarakat adat, sehingga IPMS meminta kepada ATR/BPN dan pemerintah untuk menolak kehadiran badan bank tanah tersebut di Kecamatan Seko.
Namun, sebelum lanjut membaca berita kami, jangan lupa follow/subscribe kanal Youtube kami PORTAL TV di LINK ini ya? Dengan features menarik setiap pekannya.
![]() |
Foto: Pengunjukrasa mahasiswa yg tergabung dalam IPMS membakar ban bekas di sekitar traffic light dekat Bandara Andi Djemma Masamba, 3 tuntutan dilayangkan, Senin (10/06/2024). (Ft: Ist) |
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membakar ban bekas dan membentangkan spanduk yang bertuliskan grand isu: “JANGAN RAMPAS TANAH MASYARAKAT ADAT SEKO” sambil memekikkan tiga tuntutannya. Yakni:
1. Menolak keras kehadiran bank tanah di kecamatan Seko.
2. Cabut izin eks HGU PT Seko Fajar Plantation di kecamatan Seko
3. Mengecam keras dugaan tindakan kriminalisasi masyarakat adat.
Jenderal Lapangan, Chandra, dalam orasinya menyampaikan, bahwa kehadiran badan bank tanah di kecamatan Seko itu menuai polemik di antara Masyarakat Adat Seko terkhusus masyarakat adat Desa Marante, sejak masuknya badan bank tanah yang memang sudah mendapatkan penolakan dari masyarakat adat setempat.
"Namun aneh bin ajaib, lantaran badan bank tanah tersebut melakukan pematokan lahan masyarakat yang kemudian patok-patok tersebut dicabut kembali oleh masyarakat adat."
Lanjut Ketua Umum IPMS itu, "masyarakat adat sebelumnya telah melakukan musyawarah dengan pemerintah setempat yang dihadiri oleh Camat Seko dan beberapa aparat lainnya, bahwa 3 pemangku adat setempat yaitu adat Turong, adat Hono dan adat Singkalong, memang telah menyatakan sikap untuk menolak bank tanah tersebut, di wilayah sekitaran badan bank tanah," ujar Chandra, yang juga bertindak sebagai jenderal lapangan (jenlap).
Dia menambahkan, "maksud dan tujuan kami melakukan aksi unjuk rasa yaitu untuk mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah, yaitu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, namun aksi yang kami lakukan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, karena Ibu Bupati katanya tidak ada di tempat."
"Bupati sedang rapat bersama dengan dinas-dinas," ucap salah satu staf di kantor bupati Luwu Utara, seperti ditirukan Chandra saat mengonfirmasi keberadaan bupati perempuan pertama di Sulsel itu.
Namun pada saat yang sama, pada unggahan sosial media di Instagram Bupati Luwu Utara itu dia terlihat sedang makan kapurung bersama dengan beberapa ASN lainnya, hal ini tentu saja membuat pengunjukrasa menjadi kecewa.
"Kami sangat kecewa kepada Bupati dalam hal ini Ibu Indah Putri Indriani, sebagai pimpinan yang sampai saat ini tidak pernah mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan seolah-olah tutup telinga mengenai kasus yang ada pada masyarakat terkhusus Masyarakat Adat Seko."
"Kami akan tetap melakukan aksi penolakan bank tanah yang ada di kecamatan Seko dan akan terus mengawal masyarakat adat," pungkas ketua umum IPMS itu.
(Red)
Yuk! baca artikel menarik lainnya PORTAL NEWS di GOOGLE NEWS
Ikuti saluran WhatsApp PORTAL NEWS – DI SINI
Jangan lupa subscribe dan ikuti Video lainya di Channel Youtube Portal TV