PORTAL NEWS -- Dua organisasi pemerhati lingkungan, WALHI dan Perkumpulan Wallacea menyoroti penyebab bencana alam di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terjadi Jumat (3/5) dini hari lalu.
Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, penyebab terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di Luwu karena tutupan hutan di Gunung Latimojong semakin menurun signifikan. Hal tersebut dipicu massifnya aktifitas tambang emas di wilayah Latimojong.
Namun, sebelum lanjut membaca berita kami, jangan lupa follow/subscribe kanal Youtube kami PORTAL TV di LINK ini ya? Dengan features menarik setiap pekannya.
"Kalau kita lihat sumber bencananya di daerah kawasan pegunungan Latimojong. Kawasan ini sebenarnya berada di dua kabupaten, Luwu dan Enrekang, maka sudah dipastikan pusat tragedinya berada di pegunungan Latimojong. Sementara di daerah lainnya seperti Wajo dan Sidrap itu hanya dampak dari pusat bencana di Latimojong," kata Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amien dikutip dari Detik Sulsel, Minggu (5/5/2024).
Dari kajian yang dilakukan Walhi Sulsel, lanjut dia, daya dukung dan daya tampung air gunung Latimojong mulai menurun signifikan, kemudian diperparah adanya penurunan tutupan hutan. Kata dia, hal tersebut membuat Luwu sering dilanda banjir dan tanah longsor.
"Dari kajian yang kami lakukan memang dari 3 tahun terakhir daya dukung dan daya tampung Latimojong mulai menurun signifikan, seraya dengan penurunan tutupan lahan di pegunungan tersebut, khususnya di Kabupaten Luwu. Makanya setiap wilayah itu dilanda intensitas hujan tinggi terjadi banjir dan longsor, kemudian daerah Wajo dan Sidrap juga terkena dampaknya," sebut Al Amien.
Dia mengutarakan, menurunnya tutupan hutan di Latimojong dipicu karena massifnya aktivitas tambang emas legal maupun ilegal di wilayah tersebut.
Menurutnya, 70% pembukaan lahan dikarenakan aktivitas tambang emas, sementara 30% pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat sekitar.
"Nah kita lihat ada dua kegiatan di sana, pertama adalah pertambangan dan kegiatan perkebunan masyarakat. Tapi kalau persentasenya hampir 70% pembukaan lahan di Luwu itu kegiatan pertambangan, karena 3 tahun terakhir kami catat kegiatan pertambangan baik ilegal maupun non legal yang dilakukan di Kabupaten Luwu secara massif, dan pertambangan itu adalah pertambangan emas yah. 30% itu pembukaan lahan perkebunan masyarakat," ucapnya.
Amien menjelaskan, aktivitas pertambangan yang dilakukan di wilayah Latimojong membawa dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Pasalnya, pembukaan lahan hingga pengerukan dinding sungai membuat air meluap hingga menyebabkan banjir bandang.
"Kegiatan itu (tambang emas) mengeruk tebing-tebing sampai kemudian mengeruk dinding sungai, itu menyebabkan luapan air sungai semakin deras kala musim hujan. Saya kira itulah penyebab utamanya," ujarnya.
Amien pun menyarankan, Pemprov Sulsel maupun Pemkab Luwu wajib membuat peta daerah rawan bencana. Kemudian, dia juga mendesak segera memulihkan bentang alam yang ada di Gunung Latimojong.
"Pemprov maupun Pemda Luwu wajib membuat peta daerah rawan bencana yang detail dan terperinci, kemudian mensosialisasikannya secara luas, ini agar masyarakat bisa waspada dan memitigasi dirinya secara mandiri, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya memulihkan bentang alam pegunungan Latimojong, khususnya memulihkan tutupan lahan hutannya," tandasnya.
Perkumpulan Wallacea: Sebenarnya bencana banjir yang terjadi di Luwu bukan sesuatu yang di luar prediksi
Sementara itu, Perkumpulan Wallacea ikut angkat bicara soal terjadinya bencana alam yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu.
Pasalnya bencana banjir yang terjadi ini bukanlah sesuatu yang di luar prediksi.
Hal tersebut disampaikan Direktur Perkumpulan Wallacea, Hamsaluddin setelah melihat bencana banjir yang sangat parah di Kabupaten Luwu. Celakanya adalah hampir tidak ada proses mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya laju pembukaan lahan masih saja terjadi.
“Sebenarnya bencana banjir yang terjadi di Luwu bukan sesuatu yang di luar prediksi, bahkan sudah banyak yang mengeluarkan pernyataan dan kajian bahwa Luwu ini memiliki potensi banjir yang sangat tinggi," kata dia dikutip dari website wallacea.or.id.
Dalam analisa perkumpulan Wallacea pada tahun 2016 sampai 2019 dalam rentan tiga tahun terjadi perubahan tutupan lahan pada hutan primer seluas 20.000 Hektare yang disinyalir menjadi perkebunan.
"Kondisi ini tidak akan berhenti dan bahkan akan semakin parah dengan adanya faktor-faktor lain selain pembukaan lahan untuk perkebunan, misalnya tambang pasir, tambang ilegal, dan rencana pertambangan emas yang akan dilakukan PT. Masmindo Dwi Area," jelas Direktur Perkumpulan Wallacea. Jumat (03/05/24).
Pemerintah diharapkan dapat melakukan pengendalian pembukaan lahan di wilayah hulu, memberikan edukasi terhadap masyarakat yang beraktivitas di daerah hulu atau di sekitaran bantaran sungai, baik itu yang berada di DAS Suso dan DAS Paremang, dan normalisasi sungai, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pertambangan PT. Masmindo yang saat ini mulai beroperasi,.
"Di dua DAS tersebut harus dilakukan normasisai karena tidak bisa dipungkiri dua DAS ini kondisinya sangat kritis karena banyaknya sedimentasi, apa lagi jika aktivitas pertambangan PT Masmindo sudah beroperasi, maka berpotensi memperparah sedimentasi di dua DAS tersebut," imbuhnya.
(Red)
Yuk! baca artikel menarik lainnya PORTAL NEWS di GOOGLE NEWS
Ikuti saluran WhatsApp PORTAL NEWS – DI SINI
Jangan lupa subscribe dan ikuti Video lainya di Channel Youtube Portal TV
