Luwu, Portal News - Kurangnya efektivitas dan pengawasan terhadap dana hibah KONI tidak hanya berdampak pada penggunaan dana yang tidak efisien, tetapi juga merugikan kredibilitas legislatif dan lembaga terkait di mata publik.
Ketidaktransparan dalam pengelolaan dana hibah dapat menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas institusi tersebut.
Pasalnya, dari beberapa keterangan yang ingin dihimpun media kepada sejumlah oknum Anggota DPRD Luwu yang berada di rumah rakyat saling baku lempar tanggungjawab dan tidak menunjukan sebagaimana fungsi yang diamantkan rakyat untuk diemban sebagai Anggota Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Berikut kutipan percakapan klarifikasi, sebagai dasar pemberitaan media portal news agar tidak dikesankan merekayasa informasi kepada publik :
Zainuddin Ajis Portal: Assalamualaikum, Wr, Wb Tabe sebelumnya ini dengan Pak Erwin Baraba yang Anggota DPRD Luwu dan Ketua KOMISI I.
Saya Zainuddin dr Media Portal News and kalau boleh tahu lagi dimana Ki ini Pak, soalnya maukah minta waktu t. Untuk klarifikasi, tanggapan t selaku Ketua KOMISI I DPRD Luwu terkait Bantuan Dana Hibah (Dana KONI) Luwu, karena sebelumnya saya Chat Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali diarah kan sama Kita selaku KETUA, karena di Komisi t yang adakan RDP. Jumat. [5/4/2024] sekira pukul 12.59 (WITA).
Anggota DPRD Luwu : Walaikum salam sy sementara berobat pak klo ada waktu ke kantor Ki sj Kemosi 1, Minta tanggapan dari teman2 Komisi. Ada sekertaris komisi Itu (Rahasia) sekira pukul, 13.06, (WITA).
Lanjut Zainuddin Ajis Portal: TDK Valid Info kalau bukan Ketua langsung yg berikan Statemennya... Karena biasa TDK Valid infoX. Maka untuk itu, kami minta tanggapan t secara langsung selaku penanggungjawab sebagai Ketua di komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu. sekira pukul [13.13, 5/4/2024]
Lanjut Anggota DPRD Luwu : Insya Allah valid ji itu telfon mki sy sementara berobat ini, itu nox (Masih Rahasia) Sekretaris komisi [13.22, 5/4/2024], Jawab Zainuddin Ajis Portal: Ohhh... Okey Pale Pak [13.35].
Sekaitan hal tersebut, Ishak Yswandi yang juga pelatih dan pegiat olah raga ini angkat bicara “Kok malah justru menunjukan kredibilitas lembaga yang tidak transparan atas pengawasannya,” ujar pria kelahiran Walmas ini. Menjelang waktu berbuka puasa, Jumat. (5/4/2024) sore tadi.
Lebih lanjut, dia menyoroti perlunya peningkatan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana hibah.
“Legislatif dan lembaga terkait harus lebih proaktif dalam memberikan informasi mengenai alokasi dana hibah dalam penggunaannya. Bukan lempar bola sembunyi tangan, melainkan bisa memberikan hasil yang dicapai demi ketransparansi publik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ke publik. Sebagaimana peran dan fungsinya yang diamanahkan kepada mereka di rumah rakyat,” imbuhnya.
Dalam mengatasi permasalahan ini, pria asal walmas ini juga menyarankan agar DPRD melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pengawasan yang ada saat ini.
“Diperlukan perbaikan dalam proses pengawasan, termasuk peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melakukan pengawasan. Peningkatan transparansi dalam pelaporan penggunaan dana hibah, serta menciptakan penguatan mekanisme pengaduan untuk melaporkan potensi penyalahgunaan dana,” terangnya.
Selain itu, pengamat juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi penggunaan dana hibah. Melalui partisipasi aktif masyarakat, potensi penyalahgunaan dana dapat terdeteksi lebih cepat dan tindakan korektif dapat dilakukan secara lebih efektif.
Dalam konteks yang lebih luas, penting bagi legislatif dan lembaga terkait untuk menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana ke publik. Hanya dengan melakukan hal itu, kita dapat memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.
“Pemerintah, DPRD, dan KONI, serta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah, harus bersatu untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan olahraga yang berkelanjutan dan berkualitas di Indonesia,” tutupnya.
Meskipun DPRD memiliki peran utama dalam pengawasan, namun peran masyarakat dan lembaga lainnya juga tidak kalah pentingnya. Transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana ke publik akan menjadi dorongan bagi legislatif pemerintah dan lembaga terkait untuk bertanggung jawab secara lebih baik.
Kritik terhadap efektivitas pengawasan DPRD, terkait dana hibah KONI menjadi sorotan utama di tengah keprihatinan akan kurangnya peran pengawasan dan kurangnya system mutu kualitas managemen pengawasan.
Maka diperlukan upaya serius dari semua pihak, terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan bahwa dana yang di peroleh dari pajak rakayt itu digunakan untuk kepentingan yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Sekedar diketahui, oknum Anggota DPRD Luwu yang dikonfirmasi (masih rahasia) sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Luwu sekira pukul 16.30. belum memberikan tanggapan resminya, hingga berita ini ditayangkan untuk dijadikan konsumsi publik. (Red))
Jangan lupa subscribe dan ikuti Video lainya di Channel Youtube Portal TV
