PORTAL NEWS -- Pertama kali dalam sejarah, Pemerintah Kota Palopo kesulitan membayar tunggakan utang yang sebesar Rp119 miliar untuk tahun anggaran 2023.
Alasan Pemkot, konon katanya, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), yang sangat diharap guna membayar tunggakan belum mencapai target.
[ Mau Nonton TV Streaming Portal TV? Klik DISINI ]
"Benar, untuk 2024 ini kita juga fokus membayar utang di 2023 kemarin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo Firmanza, Senin (04/03/2024) mengutip DetikSulsel.
Firmanza bilang, pihak Pemkot masih sementara mencari cara untuk bisa melunasi utang-utangnya di tahun 2023 lalu.
Firman menegaskan, besaran utang yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp119 Miliar.
Nilai tersebut semuanya utang ke pihak ke-3 atau perusahaan rekanan (kontraktor).
"Nilainya kurang lebih Rp119 Miliar tapi itu hitungannya masih kotor yah, nanti selesai audit BPK untuk nilai pastinya. Iya semuanya itu utang ke pihak ke-3," terang dia.
Masih lanjut mantan Kepala Bappeda Palopo ini, timbulnya utang itu dikarenakan PAD tahun 2023 tidak sesuai target. Padahal PAD tersebut diproyeksikan untuk membayar beberapa pekerjaan yang berlangsung di tahun 2023.
"Estimasi pendapatan yang tidak sesuai, kita harap sekian masuk tenyata tidak masuk. Memang ada beberapa yang tidak capai target, sementara harapan kita PAD itu untuk membayar beberapa item yang sedang dikerjakan di 2023," ucapnya.
Sekda Palopo ini mengakui, baru kali ini Pemkot Palopo memiliki utang sebanyak itu.
Dia juga merencanakan akan mengurangi beberapa kegiatan proyek infrastruktur di 2024, sehingga dananya bisa dialihkan untuk membayar utang.
"Iya baru kali ini kita memiliki utang sebanyak begitu. Tetap akan dibayarkan tahun ini sesuai kemampuan keuangan kita, mungkin saja kita taktisi akan mengurangi beberapa kegiatan infrastruktur untuk membayar utang. Tapi kita tunggu dulu audit BPK," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, utang Pemkot Palopo kurang lebih Rp 119 miliar itu terbesar ada Dinas PUPR Palopo di bidang cipta karya, kemudian disusul di bidang bina marga dan bidang pengembangan sumber daya air (PSDA).
Utang Pemkot di bidang cipta karya yang belum dibayarkan di antaranya, menara kuliner, arena road race Palopo dan revitalisasi Islamic Centre dengan total Rp 76,5 miliar. Sementara bidang bina marga jumlahnya Rp 36,5 miliar yang terdiri beberapa item pengaspalan dan belanja Bidang PSDA mencapai Rp 6,9 miliar.
"Totalnya (utang) belum dibayarkan Rp 119 miliar. Itu belanja dari beberapa proyek di tahun 2023," kata Kadis PUPR Kota Palopo Harianto, Selasa (05/02).
(Red)
