Luwu, Portal News – Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sedang menghadapi tantangan keuangan serius yang membuat mereka merencanakan langkah-langkah drastis untuk mengatasi hutang yang meningkat.
Salah satu langkah yang
diambil adalah merencanakan penjualan beberapa aset daerah guna membayar hutang
yang terakumulasi.
Keputusan ini diambil
setelah melakukan tahapan evaluasi mendalam terhadap kondisi keuangan daerah,
yang menunjukkan bahwa hutang pemerintah daerah telah mencapai tingkat yang
sulit untuk diatasi tanpa tindakan segera.
Meskipun demikian, langkah
ini tetap diambil sebagai solusi darurat.
Pemerintah daerah berharap
dapat merestrukturisasi keuangan mereka untuk menghindari masalah serupa di
masa depan.
Langkah kontroversial ini
telah menciptakan beragam tanggapan di kalangan masyarakat.
Sejumlah kalangan
mengkritik pemerintah daerah atas ketidakmampuannya dalam mengelola keuangan
secara efektif.
Sementara yang lain
menganggap, langkah ini sebagai pilihan terbaik untuk mengatasi krisis
keuangan.
Seperti anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu yang ada di parlementer juga menyuarakan
keprihatinan mereka terkait dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi
sebagai akibat dari penjualan aset tersebut nantinya dengan cara melakukan
koordinasi ke Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah di Makassar.
Mereka menekankan
pentingnya transparansi dalam proses penjualan dan memastikan bahwa keputusan
ini tidak merugikan masyarakat luas.
Selain itu, sejumlah pihak
mengajukan pertanyaan tentang upaya yang telah dilakukan untuk mencegah
akumulasi hutang yang sedemikian rupa dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban
pemerintah daerah, terkait pengelolaan keuangan yang menjadi sorotan utama
dalam persoalan ini.
Menanggapi hal itu,
Zainuddin sapaan akrab Ajis Portal angkat bicara menyatakan bahwa,
"Keputusan ini memang tidak diambil dengan mudah, karena melalui proses
yang panjang sejak 2023 lalu. Namun kami merasa ini adalah langkah yang salah,
meski diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Melihat komitmen itu,
tentu nantinya akan mensengsarahkan kesejahteraan masyarakat dan buruknya pelayanan
publik." Bebebrnya.
Lebih jauh Ketua Bidang
Organisasi Partai Buruh Exco Luwu, Zainuddin mendambahkan dan menghimbau kepada
semua elemen Masyarakat Kabupaten Luwu dan pemangku kepentingan lainnya
diharapkan untuk mengikuti perkembangan selanjutnya.
“Kita kawal rincian resmi
mengenai aset mana yang akan dijual dan bagaimana proses penjualannya. Karena dikhawatirkan
kurangnya pengawasan terhadap Pemerintah Daerah untuk berencana melibatkan
pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda yang ada di
kabupaten luwu dalam merancang keuangan daerah. Sehingga strategi yang optimal
untuk melaksanakan rencana ini, tidak dapat terimplementasikan langkah-langkah
keuangan ini dengan baik”.
“Sebab, Masyarakat menantikan
rincian lebih lanjut mengenai rencana penjualan aset dan langkah-langkah strategis
yang akan diambil oleh pemerintah daerah kita untuk memastikan keberlanjutan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Sementara itu, mengenai
kebijakan keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah terus berlanjut”.
Sementara itu, pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah perubahan birokrasi dan reformasi, dengan menghadirkan tenaga-tenaga yang handal dan lebih berkompeten untuk mengatasi krisis keuangan dan kinerja di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
Untuk menghindari situasi
serupa di masa depan, sehingga warga dan pemangku kepentingan lainnya
diharapkan untuk aktif mengikuti perkembangan terbaru seiring dengan upaya
pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan lebih.
Sehingga partisipasi dan transparansi diharapkan dapat membentuk kebijakan yang lebih baik untuk keberlanjutan Kabupaten Luwu. (Red)
