PORTAL NEWS -- Jadwal Tim Audit Inspektorat Provinsi Sulsel yang melakukan Pemeriksaan keuangan dan aset Pemkot Palopo akan berakhir pada hari Rabu ini, 18 Oktober 2023.
Tim Inspektorat Provinsi Sulsel melakukan pemeriksaan selama tujuh hari, sejak 12 Oktober 2023 pekan lalu, di kota idaman.
Terkait anggaran stunting Rp10 miliar, Kepala Inspektorat Palopo, Subair SH mengatakan, hal tersebut sementara dalam pemeriksaan BPK,
"Nanti saya kabariki, setelah saya konfirmasi ke tim yang pernah melakukan pemeriksaan,'' jelas Subair melalui pesan WA, Selasa (17/10) kemarin.
Untuk diketahui, anggaran stunting Palopo ramai diperbincangkan setelah warga Palopo membuat surat terbuka kepada Pj Wali Kota Palopo yang minta FKJ mempertanggungjawabkan anggaran stunting Rp10 miliar.
Surat terbuka tertanggal 12 Oktober 2023 itu, menyebutkan, ada beberapa faktor yang dinilai menyebabkan gagalnya program penanganan stunting di Palopo.
Pertama, unit kerja yang menangani program stunting yakni Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Kadis selama empat tahun (2019-2023), tidak fokus. Karena yang bersangkutan hanya menjadikan dinas tersebut sebagai jabatan sampingan untuk target politik menuju Pilwalkot 2024.
Dua, sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting selama 2022-2023 tidak efektif. Sebab ratusan spanduk yang ditempel di rumah RT/RW, tulisan pencegahan stunting ukuran kecil, sementara foto FKJ ukuran besar yang terkesan hanya untuk promosi figur FKJ sebagai bakal calon Wali Kota 2024.
Tiga, anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan stunting di DPPKB diduga kuat lebih banyak dimanfaatkan kepentingan pribadi dan politik FKJ.
Atas hal itu warga Palopo mengusulkan kepada Pj Wali Kota untuk mengevaluasi dan minta pertanggungjawaban FKJ atas penggunaan anggaran stunting Rp10 miliar. Memberi sanksi kepada FKJ dengan tidak memberikan jabatan stuktural di lingkup Pemkot Palopo.
Dan memutus mata rantai jaringan persekongkolan kepentingan politik yang dibangun FKJ di tubuh birokrasi Pemkot, demikian mengutip koran Palopo Pos edisi hari ini.
Jokowi Marah Anggaran Stunting Hanya Habis di Rapat dan Biaya SPPD
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan banyak penggunaan anggaran di pemerintahan yang tidak optimal. Malahan beberapa anggaran seperti untuk penurunan stunting tak lebih banyak pada program konkret.
Jokowi mencontohkan mengenai penggunaan anggaran untuk program penurunan stunting sebesar Rp 10 miliar. Namun, dalam temuannya, hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk produk pangan berprotein yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat.
"Bicara anggarannya, banyak yang gak bener, contoh ada anggaran stunting Rp 10 miliar, saya coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan dibayangkan ini dibelikan telor susu protein sayuran. Coba dilihat detil. Minggu lalu saya baru saja cek," ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6) lalu.
"(Anggaran) Rp 10 miliar untuk stunting. Saya cek, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar beli telur tidak ada Rp 2 miliar. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini?," sambungnya.
Dia meminta, agar anggaran itu efektif, perjalanan dinas dan lainnya dipatok lebih kecil dari anggaran yang digunakan belanja produk konsumsi masyarakat. Sehingga, dampaknya bisa lebih konkret.
"Kalau Rp 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang lain-lain itu Rp 2 miliar, Rp 8 miliar itu (dibelikan) telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting," pesannya. (Red)
