[PORTAL NEWS] -- Melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) penunjukan Pj Gubernur Sulsel yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., sebagai Pj Gubernur Sulsel.
Rapat ini digelar di Istana Negara, Kamis (31/8/2023).
Salah satu peserta rapat mengatakan, Presiden Jokowi sendiri yang menunjuk Dirjen Polpum Kemendagri menjabat Pj Gubernur Sulsel menggantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mulai tanggal 5 September 2023 hingga usai Pilkada digelar tahun 2024 dan Gubernur definitif hasil Pilkada dilantik pada tahun 2025, mendatang.
“Sidang TPA memutuskan Pak Bahtiar yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulsel,” kata sumber tersebut meminta kepada media agar tak menuliskan namanya.
Ketika dikonfirmasi terkait nama Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., tidak pernah dibicarakan di Istana maupun di Kemendagri.
“Banyak nama yang hanya muncul di media online, tapi tidak pernah dibicarakan di pusat,” ujar dia.
Dalam sidang TPA yang juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian itu, ada tiga nama yang diajukan, yakni Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud; Dirjen Polum Kemendagri, Dr Bahtiar dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Laode Ahmad Pidana Bolombo.
Untuk diketahui, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., sudah pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Riau.
Namanya juga pernah diusulkan sebagai calon Pj Gubernur DKI, pengganti Anies Baswedan di DKI.
Ia diangkat sebagai Dirjen Polpum Kemendagri sejak 27 Juli 2020. Sebelumnya, Bahtiar menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.
Selama menjabat sebagai Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri dikenal sangat dekat dengan kalangan jurnalis. Kedekatan Bahtiar dengan jurnalis, hingga saat ini masih sangat terasa.
Profil Bahtiar
Nama Lengkap: Dr. Bahtiar, M.Si.
Lahir: 16 Januari 1973
Pendidikan
- S1 Universitas Hasanuddin (1992); Tidak Selesai
- D3 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (1995)
- S1 Institut Ilmu Pemerintahan/IPDN (2000)
- S2 Universitas Padjadjaran (2008)
- S3 Universitas Padjadjaran (2013)
Jabatan
- Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010)
- Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polp um (2015)
- Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)
- Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)
- Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018)
- Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019)
- Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020)
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020). (Red)
