LUTIM, PORTAL NEWS -- Gelombang aksi unjuk rasa terus menggaung hingga tuntutan masyarakat di sekitar area penambangan PT Vale terpenuhi.
Mereka ingin agar PT Vale segera angkat kaki dari tanah mereka.
Diketahui, aksi demonstrasi oleh para petani merica dilakukan di depan camp PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia pada Senin 24 Juli 2023 lalu.
Petani menyebut PT Vale tidak pernah menyejahterakan masyarakat Loeha Raya.
Di sisi lain, masyarakat Loeha Raya sudah sejahtera dari hasil perkebunan merica.
Karena demo pertama tak digubris, kini massa pendemo datang lagi.
Terkini, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Petani Merica menggelar unjuk rasa “menolak perluasan tambang PT. Vale Indonesia di Blok Loeha Raya” Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (2/8/2023).
Aliansi petani merica menolak perluasan tambang PT. Vale Indonesia, gerakan ini merupakan gerakan jilid 2 sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat Loeha Raya terhadap pemerintah daerah yang terkesan melakukan pembiaran bagi penambang tersebut
Dalam orasinya koordinator lapangan Aliansi Petani Merica, Adil mengatakan, bahwa masyarakat menolak keras kehadiran PT Vale yang hendak menambang di blok Loeha Raya karena dapat merusak perkebunan merica/lada mereka.
“Perlu di ketahui hasil petani lada dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di 5 (lima) Desa seberang danau Towuti yang di bentuk menjadi Loeha Raya,” ungkap Adil
Bahkan adanya kebun lada di Loeha Raya sudah dirasakan asas manfaatnya oleh ribuan masyarakat baik dari dalam daerah maupun dari luar provinsi menjadi mata pencaharian masyarakat di saat panen
“Kami sudah sejahtera dengan bertani lada, kami tidak mau adanya perusahan tambang nikel yang masuk di Tanamalia. Intinya sterilkan atau kosongkan alat-alat berat yang ada di tanah kami,” teriaknya.
Dan kami kecewa dengan Pemerintah Daerah yang terkesan lebih berpihak kepada pihak PT. Vale. Terkhusus Ketua DPRD Luwu Timur yang nota benenya anak putra daerah Loeha Raya karena tidak merespon aduan kami mengenai adanya tambang nikel.
Lanjutnya, kami meminta mulai hari ini tidak mau melihat ada alat berat beraktifitas sebelum tuntutan kami diwujudkan.
“Kami Tolak Tambang... Tolak Tambang Tolak Tambang!" teriak massa aksi
Dalam aksi tersebut, ratusan personel dikerahkan untuk amankan para demostran petani merica di depan camp PT. Vale Indonesia di Blok Tanamalia. Para personel ikut dilibatkan terdiri dari TNI dan Brimob. Bahkan sejumlah personel Brimob juga dipersenjatai dengan laras panjang.
Respon PT Vale
Merespon tuntutan petani, Head of Communications PT Vale Indonesia Tbk, Bayu Aji malah berkilah seolah-olah tidak merasa bersalah.
Mengutip Fajar Online, dia menegaskan pihaknya selalu mengedepankan dialog dengan masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, serta stakeholders terkait. Dengan tentunya memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini merupakan respon PT Vale Indonesia terhadap tuntutan Warga Loeha Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang mendesak PT Vale menghentikan eksplorasi dan segera angkat kaki dari Blok Tanamalia.
Bayu Aji mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan konsultasi publik dan persetujuan masyarakat setempat. Juga telah membentuk forum koordinasi antara pihaknya dan pemerintah desa.
“Melalui forum koordinasi ini Perseroan juga telah melakukan sosialisasi rencana eksplorasi dan dukungan sosialisasi penghentian perambahan hutan dalam wilayah kawasan hutan dan PPKH PT Vale,” terang dia, Selasa (25/7/2023).
Terkait lahan merica, PT Vale juga menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan.
Bayu Aji menyatakan, wilayah PPKH yang merupakan kawasan hutan, telah digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan penanaman lada.
Namun perseroan bersama pemerintah terus melakukan sosialisasi penghentian perambahan hutan dan melakukan komunikasi kepada penggarap lahan untuk mendapatkan akses di kebun-kebun mereka pada titik kegiatan eksplorasi.
“Perseroan tidak melakukan kegiatan eksplorasi bila tidak mendapatkan akses dari penggarap lahan. Perseroan sangat menyayangkan adanya kegiatan perambahan hutan yang cukup massif yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan,” jelasnya. (Red)
