Dalam penataan tersebut, ada 572.496 yang terbagi untuk 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.
Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK.
Adapun, di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023.
Anas mengatakan, kebijakan rekrutmen ASN tahun 2023 memiliki beberapa tren.
Pertama, kami fokus pada layanan dasar, di mana guru dan tenaga kesehatan merupakan pegawai yang paling banyak disediakan. “Hampir 80 persen komposisi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,” kata Anas. Arah kebijakan lainnya adalah memberikan peluang rekrutmen bagi talenta digital dan data scientist. Ketiga, kurangi rekrutmen di formasi yang terpengaruh transformasi digital.
Anas menambahkan tujuan rekruitmen ASN juga untuk melengkapi komposisi non-ASN secara optimal, demikian sebutannya organisasi pekerja honorer.
Jumlah orang di luar ASN diketahui sebanyak 2,3 juta jiwa dan saat ini BPKP sedang melakukan verifikasi dengan BKN.
“Pemerintah terus menerus mengafirmasi yang menunjukkan keberpihakan pada staf non-ASN atau honorer dan mantan staf THK-II karena jasa mereka. Jadi rekruitmen ASN tahun 2023 sebanyak 80 persen untuk calon non ASN dan 20 persen untuk calon umum,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenpan RB menetapkan kebutuhan ASN nasional pada tahun 2023 sebanyak 1.030.751 orang. Namun, ada beberapa instansi yang tidak mengajukan keberpihakan, termasuk beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan keberpihakannya. (Red)
