Luwu, Portal News – Membacakan sambutan pengantar, Sekda Luwu Drs H Sulaiman MM mengungkapkan, setidaknya ada enam target pembangunan Kabupaten Luwu tahun anggaran 2024.
Salah satunya adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,85 persen. Hal itu disampaikan Sulaiman saat menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna di ruang sidang kantor DPRD Luwu, Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
Dokumen KUA PPAS TA 2024 itu diserahkan langsung Sekda kepada Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Jum’at (14/7/2023) siang.
Ia menyambung, “selain target pertumbuhan ekonomi, target lainnya adalah PDRB perkapita sebesar 67,9 juta, angka kemiskinan sebesar 12,01 persen, gini ratio sebesar 0,326 dan angka pengangguran terbuka 2,25 persen serta indeks pembangunan manusia 72,31,” ungkapnya.
Sementara itu, garis-garis besar rancangan APBD untuk tahun anggaran 2024 antara lain target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,441 trilyun lebih, turun sebesar Rp30 milyar lebih dari target APBD pokok tahun anggaran 2023 yaitu Rp1,472 trilyun lebih.
Masih lanjut Sekda Luwu, arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 adalah sosialisasi pajak dan retribusi daerah, updating data objek pajak PBB P2 dan BPHTB, penambahan objek pajak dalam hal ini pajak parkir.
Selain itu, peningkatan kulitas sumber daya aparat pengelola pendapatan, pemanfaatan barang milik daerah yang berpotensi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta digitalisasi pemungutan/pendaftaran objek pajak dan retribusi daerah.
Untuk kebijakan belanja tahun 2024, yakni pencapaian visi misi dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2019- 2024, adalah pembangunan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar berupa jalan, fasilitas publik dan kawasan permukiman, pengembangan komptensi ASN, serta mendukung kebijakan nasional tentang penyelenggaraan kabupaten/kota sehat, percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan stunting, pencapaian sustainable development goals (SDGs) dan juga dukungan pendanaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif secara serentak. (Rls/Red)
