POLITIK, PORTAL NEWS -- Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkapkan dirinya didekati elite Partai Golkar sekaitan dugaan partai berlambang beringin itu bakal dicopet.
Denny mengatakan, petinggi Golkar yang menghubunginya mengatakan, pemanggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Menko Perekonomian dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kasus korupsi minyak goreng merupakan salah satu tindakan untuk "mencopet" pimpinan Golkar yang sekarang.
Selain itu, elite Golkar yang disebut Denny mengatakan lebih mudah "mengantongi" pimpinan Partai Golkar karena ada menteri Koordinator Kelautan dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri Investasi, Bahlil Lahadal, yang dianggap "orang dalam" Partai Golkar.
"Perilaku segelintir elit politik hanya menampilkan panggung teater politik, tanpa muatan kebangsaan, tanpa etika politik yang berlandaskan Pancasila. Hukum hanya digunakan untuk kekuasaan kekuasaan! Inilah kebenarannya: "Kampungan"!" ujarnya dalam kicauan di akun Twitter pribadinya @dennyindrayana pada Rabu (26/07/2023).
Dia mengomentari Ketua Golkar Airlangga Hartarto yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam, seorang senior 'Partai Beringin' membalas pesan WA saya: "Ini Drakor (drama Korea), Den. PG (Partai Golkar). ) juga mau milih, PG lebih gampang milih dibanding Demokrat. Ada orang dalam LBP dan Bahlil,” lanjutnya.
Denny pun menilai gugatan kejaksaan terhadap Airlangga merupakan permainan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti dilansir dari Tribun.
Menurutnya, Jokowi sebenarnya sudah mengetahui undangan Kejaksaan Agung ke Airlangga Hartarto.
"Maka bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti -saya katakan pasti -berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Demikian juga KPK baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi," katanya.
"Maka, fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi. Serta, menjelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi dengan jelas menunjukkan cawe-cawe yang negatif-destruktif," sambung Denny.
"Cawe-cawe Jokowi yang mencopet Demokrat, mencopet Golkar, mengganggu koalisi KPP menjegal Anies Baswedan dll, adalah cawe-cawe telangjan yang tidak beretika, tidak berlandaskan moral politik," ujarnya.
Golkar Masih Solid
Isu retaknya Partai Golkar akibat kisruh di internal partai berlambang beringin itu dibantah Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara.
Kata dia, partai Golkar di seluruh Indonesia baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap solid bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Iswara menepis adanya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan pihak-pihak tertentu.
"Sampai hari ini para Ketua DPD Golkar provinsi bahkan kabupaten/kota se Indonesia itu masih solid dalam Kepemimpinan Airlangga Hartarto," kata MQ Iswara, dikutip RMOLJabar, Selasa (25/7).
Iswara bilang, jika ada individu yang menginginkan untuk maju sebagai Ketum Golkar, waktunya di Munas tahun 2024 mendatang.
"Kita masih memegang apa yang menjadi keputusan kita bersama yaitu hasil Munas tahun 2019 dan Rapimnas 2021. Silahkan saja yang ingin maju, tapi nanti akhir tahun 2024 sesuai dengan jadwal," jelasnya.
Pasalnya kata Ketua DPP Golkar itu, yang berhak menentukan dan para pemilik sah suara dalam gelaran Munas Golkar itu adalah para Ketua DPD Golkar Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.
Faktanya sampai saat ini, tidak ada dinamika ataupun gejolak yang terjadi di internal Partai Golkar yang mengharuskan dilakukannya Munaslub.
"Sejauh ini kita masih solid dan terakhir yang kita putuskan dalam Rakernas bulan Juni kemarin 2023. Hasil rakernas kemarin kita merekomendasikan Ketum Golkar untuk menjadi Capres atau Cawapres dan kita menyerahkan semua kewenangan kepada ketum untuk melakukan komunikasi dengan partai politik atau koalisi partai," kata Iswara. (red)
