Makassar, Portal News – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2022 di Hotel Maxone Makassar, Kamis (17/11/2022).
Kepala
BKPSDM, H. A. Muhammad Ahkam Basmin, S.STP menjelaskan maksud dan tujuan dari
diadakannya bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam melaksanakan analisis
jabatan dan beban kerja.
“Tujuannya
untuk memberikan pemahaman dan cara pengumpulan data, teknis pengolahan data
dan cara merumuskan hasil analisisnya”, jelas A. Muhammad Ahkam
Kegiatan
bimtek ini dihelat mulai tanggal 17 sampai 19 November 2022, dengan jumlah
peserta sebanyak 66 orang yang terdiri dari. Kasubag kepegawaian, dan pengelola
kepegawaian pada setiap OPD lingkup pemkab Luwu. Sedangkan pemateri
dikolaborasikan dari pemkab Luwu dan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia (LAN RI) Makassar.
Sementara
itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Drs H Sulaiman, MM dalam sambutannya
mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Pusat Pelatihan dan
Pengembangan LAN RI Makassar beserta segenap jajaran atas kerjasamanya dalam pelaksanaan
kegiatan bimtek.
“Seiring
dengan bergulirnya reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat, dan
pemerintah daerah. Maka perlu dilakukan pembaharuan, dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek
kelembagaan (organisasi) sumber daya manusia aparatur, dan ketata laksanaan
yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih
baik,” Kata H Sulaiman
Ia
menambahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi
tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di
segalah bidang. Maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan, dan
analisis beban kerja yang sesuai peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang
analisis jabatan dan analisis beban kerja.
“Yang
terjadi saat ini, profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur
belum sepenuhnya terwujud salah satu penyebabnya, karena terjadi ketidak
sesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya” jelasnya
Maka
untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dalam program
reformasi birokrasi. Diperlukan penataan birokrasi yang baik, rerinci, terukur
dan output kerja yang jelas.
“Karena
pentingnya bimtek ini, maka saya mengharapkan kepada para peserta agar
mengikuti kegiatan ini secara serius. Begitu pula dengan para panitia, dan
narasumber untuk dapat membimbing para peserta” tutup H Sulaiman
Selain
itu, Koordinator Poksi PKM Puslatbang LAN RI Makassar, Anita, S.Sos, M.Si.juga
menambahkan bahwa pasca penyederhanaan birokrasi banyak yang kebingungan
terkait Analisa jabatan dan beban kerja tersebut.
“Memang
perlu melakukan analisa jabatan, jabatan-jabatan apa saja yang ada di kabupaten
luwu dan kemudian, baru bisa menentukan beban kerjanya. Insya Allah, nanti kami
tidak hanya akan memberikan materi teknis khusus. Tetapi juga akan dilengkapi
dengan memberikan sampel analisa setiap jabatan” Kata Anita
Rilis
: Kominfo
Editor : Zainuddin
