Rampok Tanah Petani, PT AAS Disomasi Petani Pangeya Gorontalo

Gorontalo, Portal News - Perampokan tanah berkenaan tindakan wanprestasi PT. Agro Artha Surya atas Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan Antara PT. Agro Artha Surya dengan Koperasi Produksi Pangeya Idaman, Nomor : 001/SPK/AAS-KUPPI/2013.

 

Adapun tindakan wanprestasi yang dinilai dilanggar adalah keseluruhan isi perjanjian dan tindakan yang merugikan kemudian Koperasi Produksi Pangeya Idaman dan Petani dimana tanah petani disertifikasi HGU oleh perusahaan.

 

"Tanah kami dirampok pak, dengan kebohongan janji lahan kami dijadikan kebun sawit dengan bagi hasil menguntungkan, bagi rata, tahu-tahunya tanah ditanami sawit, dibuatkan sertifikat HGU PT AAS, pakai pinjam uang ke Bank BRI, kami lagi dililitnya utang," ungkap Taslim Ipetu, Ketua Koperasi Produksi Pangeya Idaman, di kantor PT AAS saat mengantarkan somasi 1”. Kamis, (3/11/2022).

 

Selain itu, Sirul juga menambahkan keterangan kliennya bahwa Koperasi hanya dibentuk dan digunakan oleh Perusahaan PT. AAS sebagai modus operandi diduga kuat melakukan tindakan kejahatan pemalsuan identitas petani dan Penggandaan KTP petani, pembuatan sertifikat HGU diatas tanah petani, penggelapan dana berupa kredit di bank BRI untuk pencairan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah). Tentu hal ini merupakan tindakan penggelapan pembagian keuntungan penjualan buah sawit, dan pengambilan hak tanah milik petani secara melawan hukum.

 

"Kami sudah ada laporan di Polda Gorontalo pak terkait pemalsuan KTP, sudah 2 tahun kami lapor, berharap Polda bisa menelusuri laporan kami sebagai pintu pembuka atas tindakan pemalsuan identitas, penggunaan identitas palsu untuk buat sertifikat HGU PT AAS, agunkan tanah kami ke Bank BRI untuk pencairan dana milyaran dan penggelapan dana bagi hasil," tambah Hijrah Ipetu, jubir Petani Pangeya Boalemo Gorontalo yang didampingi tim kuasa hukum dari Koalisi Bantuan Hukum Petani Pangeya Idaman”.

 

Begitupun yang diungkap Rahmat Beno, sekretaris Koperasi Produksi Pangeya Idaman, mengatakan Perusahaan PT. AAS tidak memberikan hak pengelolaan, perawatan, panen dan penjualan atas buah sawit diatas tanah petani yang kemudian diakui secara sepihak dengan pembuatan sertifikat HGU sebagai tanah perusahaan PT. AAS.

 

"Koperasi Produksi Pangeya Idaman dan para petani, dijerat utang oleh perusahaan PT. AAS dengan dalil biaya pemeliharaan, pembibitan, pupuk dan panen yang dibebankan ke petani sebagai utang, padahal sesuai perjanjian bagi hasil antara petani dan perusahaan 50% : 50%," tutur Hijrah Ipetu.

 

Somasi I juga mengungkapkan hal mengenai Petani sebagai pemilik lahan tidak dapat lagi mengakses tanahnya sepenuhnya, dikarenakan perjanjian yang disebut diatas telah menjadi kebun kelapa sawit, tidak lagi menjadi sumber mata pencaharian petani dan menghidupi keluarga, yang mana dijanjikan perusahaan PT. AAS akan mensejahterakan petani dan Koperasi Produksi Pangeya Idaman.

 

Fakta yang ditemui dilapangan  kini Koperasi Produksi Pangeya Idaman, tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya sebagai koperasi produksi yang khusus dalam pengelolaan sawit, karena hanya dijadikan modus penipuan dan penggelapan yang merugikan Koperasi Produksi Pangeya Idaman dan para petani anggota koperasi.

 

"Maka berdasarkan pemaparan diatas, maka kami selaku kuasa hukum Koperasi Produksi Pangeya Idaman dengan ini melayangkan Somasi I kepada Perusahaan PT. AAS dengan permintaan secara kekeluargaan untuk mengembalikan lahan pertanian petani sebagaimana sedia kala, sebelum perusahaan PT AAS mengubahnya menjadi kebun kelapa sawit dan membuatkan surat sertifikat HGU yang diterbitkan secara melawan hukum," kata Muhammad Sirul Haq, advokat Koalisi Bantuan Hukum Petani Pangeya ketika mendampingi pengurus Koperasi Produksi Pangeya Idaman memasukkan somasi ke perusahaan.

 

Tambah Sirul, "Apabila surat Somasi I ini tidak juga diperhatikan dan mendapat tanggapan secara kekeluargaan dengan penawaran damai diatas, maka kami selaku kuasa hukum akan mengambil langkah hukum dengan mempersoalkan hal ini secara pidana dan perdata, serta aspek hukum lainnya dengan waktu 7 x 24 jam sejak somasi ini diterima." Tegasnya.

 

Penulis : Hery

Editor  : Esse