Jakarta, Portal News - Kicauan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memprihatinkan adanya dukungan terhadap tambang liar di wilayahnya dan menarik perhatian publik.
Tak
terkecuali Komisi VII DPR yang membawahi sektor pertambangan. Misalnya anggota
Komisi VII DPR RI dari kelompok PKS Mulyanto. Dia merasakan latar belakang yang
mengerikan dari putra presiden naik ke level Star Wars.
Saat
dikutip dari berbagai media nasional, yang terjadi sekarang di daerah kaya
tambang seperti Kalimantan dan Sulawesi.
"Informasi
yang ada menunjukkan saling tuduh dan sudah pada level Star Wars," kata
Mulyanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/11/2022).
Menurut
Mulyanto, potensi kerugian negara akibat penambangan liar cukup besar.
Menurut
informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kerugian pendapatan
negara akibat penambangan timah ilegal
saja sekitar Rp 2,5 triliun per
tahun. Dan kerugian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penambangan emas
ilegal sebesar Rp 38 triliun per tahun. Serta mineral lainnya, juga diperkirakan
merugikan Negara mencapai Rp 315 miliar per tahun.
“Sementara
itu, kerusakan ekologis yang menjadi
beban pemulihan negara semakin besar,” kata Mulyanto.
Keributan
soal penambangan liar yang disebut-sebut Wali Kota Solo itu akan terjawab,
setidaknya pemerintah pusat harus aktif dalam pengelolaan tambang tersebut.
Beberapa
di antaranya melalui fasilitasi perizinan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.
"Itu
sudah menjadi kompetensi pemerintah daerah. Pansus itu ada panja penambang
liar," ujarnya.
Sementara
itu, Tata Mustasya, koordinator Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara,
menanggapi bahwa jumlah penambangan ilegal yang menurut Gibran
"mengerikan" tidak jelas.
Hal
ini seharusnya mendorong pemerintah untuk segera menindak penambang liar
tersebut.
“Ini
menunjukkan solusi penambangan liar yang sulit diselesaikan karena ada
kepentingan elite politik. Terbukti Gibran dan Ganjar yang punya kekuatan
politik, berasal dari partai berkuasa dan populer, tidak menyelesaikan
persoalan masalah secara langsung,” ujarnya.
Selain
itu, kondisi ini juga menunjukkan gambaran umum pertambangan di Indonesia.
Baik
legal maupun ilegal seringkali dikaitkan dengan kepentingan elit politik,
sehingga kerusakan ekologis akibat bisnis diabaikan.
"Diagramnya
benar-benar para elit politik dan pembuat keputusan karena pertambangan adalah
sektor kolaboratif yang membutuhkan kedekatan
atau kekuasaan/kekuasaan politik. Dan juga, sebagian uangnya digunakan
untuk pembiayaan politik. Jadi itu lingkaran setan," katanya.
Mantan
Kabag Propam Polri Ferdy Sambo juga pernah buka-bukaan ke polisi terkait dugaan
suap terhadap penambang liar di Kalimantan Timur (Kaltim).
Selain
itu, mengutip dari media Detik. Sambo menambahkan hasil pemeriksaan Propam.
Saat dirinya menjabat, penambangan liar
di Kaltim melibatkan oknum oknum polisi.
"Begini,
saya sudah menyampaikan berita acara resmi kepada pimpinan. Artinya proses Propam sudah selesai," kata Sambo usai
membacakan vonis pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada Selasa (29/11/2022).
Meski
membenarkan dugaan keterlibatan petinggi Polri, Sambo tidak menjelaskan
petinggi mana yang dimaksud.
Sambo
kemudian mengungkapkan bahwa Propam Polri yang dipimpinnya saat itu melanjutkan
laporan keterlibatan oknum tersebut.
Sambo
menjelaskan, misi Propam selesai ketika komando polisi menerima sertifikat
pemeriksaan.
“Saya
membuat presentasi formal, itu intinya. Jadi bukan tindak lanjut. Ya enggak (dipublikasikan),
itu untuk laporan resmi,” terangnya.
Ferdy
Sambo juga meminta awak media untuk menanyakan tindak lanjut kasus dari pihak
yang sedang memimpin kasus tersebut.
“Jadi,
kalau diikuti, mintalah, misalnya, badan yang berwenang. Atau kalau tidak biar
lembaga lain yang menyelidiki,” ujarnya.
Penulis
: Yusuf
Penyunting
: Zainuddin
