Luwu, Portal News- Bupati Luwu, Dr H Basmin Mattayang, M.Pd
mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Luwu untuk mensukseskan program Pendataan
Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.
Ajakan ini disampaikan Bupati Luwu saat menerima kunjungan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu, Salahuddin beserta staf
diruang kerjanya, kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Rabu (26/10/2022).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, saya memberikan
dukungan sepenuhnya dalam Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS”, kata H Basmin Mattayang
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah upaya pemerintah
untuk membangun basis data sosial ekonomi masyarakat yang bersifat tunggal,
atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan
berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih
efisien.
“Karena pentingnya data ini sehingga saya mengajak seluruh
masyarakat agar membantu memberikan data yang akurat terutama masyarakat yang
masuk dalam perlindungan jaminan sosial, sehingga kedepan kita berharap tidak
ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdata”, lanjutnya.
Kepala BPS Luwu, Salahuddin menjelaskan, Badan Pusat
Statistik (BPS) pada tanggal 15 Oktober – 14 November 2022 akan melaksanakan
Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi di
Indonesia.
“Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk
yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan”,
kata Salahuddin
Data Regsosek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas
berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan,
hingga administrasi kependudukan.
Regsosek penting untuk segera dilakukan karena masih
terbatasnya cakupan data sosial ekonomi penduduk yang ada, yang dapat
dimanfaatkan oleh seluruh program dan layanan kepada masyarakat.
Nantinya di akhir kegiatan, setelah proses pengolahan
selesai tahun depan, hasil dari kegiatan ini akan disampaikan ke masing-masing
desa/kelurahan untuk didiskusikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP).
Rilis : Kominfo
Editor : Esse