Luwu,
Portal News – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Kolaborasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB serta Tim
Penggerak PKK menggelar rapat Koordinasi dan Sosialisasi di aula rumah jabatan
Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Selasa, (12/7/2022).
Rapat
koordinasi ini yang di hadiri oleh Tim Ahli DPMD, Dokter, Kepala Puskesmas,
pengelola gizi puskesmas, bidan desa dan kader-kader posyandu, dilaksanakan
dalam rangka upaya pemerintah Kabupaten Luwu untuk melakukan percepatan
penurunan stunting menuju zero stunting pada tahun 2024 mendatang.
“Pemberantasan
Stunting ini merupakan program nasional yang melibatkan peran serta TP PKK
mulai dari tingkat pusat hingga ke desa, kami sebagai OPD teknis yang terkait
program tersebut sangat mendukung dan diwujudkan dengan menyiapkan regulasi
tentang pembiayaan pelaksanaan ditingkat desa”, jelas Kepala DPMD, H Bustan.
H
Bustan juga mengajak para kepala desa agar berperan aktif dalam program
penurunan angka stunting di Kabupaten Luwu dengan membantu para kader-kader
yang terus bergerak melakukan pendataan ditingkat desa Sementara itu, Ketua TP
PKK Kabupaten Luwu, Dr Hj Hayarna Basmin dalam sambutannya mengatakan sangat
optimis bisa mencapai Zero Stunting pada tahun 2024.
“Bukan
hal mustahil untuk mencapai target tersebut, kuncinya semua elemen terkait
harus terlibat, sehingga rapat koordinasi dan sosialisasi ini sangat penting
untuk menyamakan presepsi dalam penentuan anak yang didiagnosa stunting”, kata
Hj Hayarna.
Hj
Hayarna juga mengutarakan bahwa peran orang tua sangat mempengaruhi tumbuh
kembang anak. Orang tua harus memperhatikan pemenuhan gizi anak terutama pada
1000 hari pertama kelahiran.
Aspek
lain yang menjadi perhatian besar dalam rapat koordinasi dan sosialisasi ini
adalah peran para kader-kader posyandu dalam melakukan penimbangan dan
pengukuran anak balita, “Kita harus menyamakan presepsi dalam penentuan
diagnosa anak itu stunting atau tidak, apalagi alat ukur yang digunakan
terkadang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga kesalahan
teknis seperti ini dapat mempengaruhi diagnosa”, lanjutnya
Sebagai
upaya pendukung dalam percepatan penurunan stunting, Hj Hayarna menekankan agar
para kader harus proaktif melakukan pendataan didesa, mulai data ibu hamil dan
balita serta data-data pendukung yang terkait pada 9 tatanan Kabupaten Sehat.
Kepala
Dinas Kesehatan, dr Rosnawary Basir, membawakan materi sosialisasi tentang
Intervensi spesifik dan sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dirinya mengingatkan agar meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis dalam
mendiagnosa balita.
“Butuh
pemahaman presepsi, sinergi dan kerjasama. Akurasi diagnosa harus diperhatikan.
Jika pada penimbangan dan pengukuran balita terdapat hal yang tidak normal maka
jangan serta merta anak itu di vonis stunting tetapi terlebih dahulu
konsultasikan ke dokter di Puskesmas”, jelas dr Rosnawary.
Menurutnya,
penginputan data balita stunting disuatu daerah baru bisa dilakukan setelah
melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas. Materi lainnya dibawakan oleh
Kepala Bidang Pengendalian penduduk, Masnawati yang berjudul upaya BKKBN dalam
Percepatan dan Penurunan Stunting.
Rilis
: Kominfo
Editor
: Esse