Luwu, Portal News – Sekelumit keluhan yang lama terdiami di kalangan birokrasi Pemerintahan, Honorer K2 curhat di Portal News. Soal pungli di forum, kini mulai mencuat satu persatu oleh ulah oknum yang tak bertanggungjawab dalam menjalankan amanahnya sebagai wakil aspirasi di kalangan honorer K2 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal ini diungkap, oleh beberapa honorer yang tak ingin disebutkan namanya menjelaskan sejak delapan (8) tahun ia menjadi tenaga honorer di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada yang enam (6) tahun, dan lima (5) tahun. Kamis (2/8/2019).
Mulai dari pengangkatan status maupun pungutan liar (Pungli) diungkap mereka, karena dinilai semakin menyayat tingkah dan perilaku oknum tersebut.
Dari keterangan yang dihimpun media ini (B) menjelaskan ‘’Mau katanya ikut munas itu ketuanya, karena katanya mau na perjuangkan yang tenaga teknis. Soalnya formasi yang ada cuman guru sama kesehatan, sedangkan tenaga teknis dan administrasi tidak ada’’.
Lanjut (B) ‘’Kami heran kak, selalu dimintaki uang dengan alasan mau ke jakarta koordinasi. Berapa ji kasihan gajinya kita, tapi ini bukan soal berapa nilai jumlah uangnya kak. Tapi yang kami sesalkan tidak ada hasilnya sampai sekarang. Bahkan, kalau tidak dikasih. Bahasanya seakan mengancam status kami. Makanya kami dilema, kalau tidak dikumpul. Tapi kalau ada apa-apa, tidak bertanggungjawab dengan status kami’’.
Terpisah (M) ‘’Kami juga heran, mestinya BKD yang turun langsung tanyakan masalah ini. Karena BKD yang Lebih tau kebutuhan pegawai di luwu. Terus sudah sering sekali saya dengar mau ke jakarta, tapi tidak ada hasil na bawah pulang. Seharusnya ke Bapak Bupati saja bahas masalah ini, biar lebih jelas. " ungkap Honorer K2 yang mengabdi selama enam tahun di pesan Whatsapp Portal News. Kamis sore (2/8/2019) sekira pukul 5:39 (WITA).
Di tambahkan lagi ‘’T’’ Honorer K2 Kabupaten Luwu, ‘’Urgensi Munas adalah untuk pengambilan keputusan bersama seluruh perwakilan K2 Indonesia, selanjutnya disampaikan ke Pemerintah untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sejauh mana usulannya. Disertakan dengan pernyataan sikap permohonan penyelesaian pengangkatan K2 Indonesia yang belum jelas statusnya. Agar diangkat menjadi ASN secara bertahap dan berkeadilan, tanda tangan diatas materai oleh seluruh perwakilan provinsi/kab/kota yang hadir’’. kutipnya
Lanjut ’R’’ Cocok mie Pak, se-baiknya harus ke Bapak bupati dulu, untuk pertanyakan dan minta petunjuk, dan tanyakan juga langsung ke BKD’’. Kunci ‘R’
Setelah melakukan beberapa curhatan, para honorer K2 Luwu tidak segan-segan melampirkan beberapa lembaran screenshot praktik pungutan liar (Pungli) beserta nominal yang sudah di kumpulkan.
Sekedar diketahui, bahwa pada kesempatan ini pula. Bertepatan dengan momentum pelantikan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu, Ridwan Tumbalolo dianugrahi langsung oleh Bupati Luwu, H Basmin Mattayang di Aula Pertemuan Kantor Bappeda, Kabupaten Luwu menggantikan saudara H Syaiful Alam yang telah memasuki masa pensiunnya. Kamis (2/8/2019). (ZB)
Untuk dapatkan informasi terbaru, gabung di group : Portal Update
UNTUK PENGADUAN & BERLANGGANAN HUBG :
Facebook : Portal News atau Whatsapp : Portal Center
