Luwu, Portal News – Soal Isu niat perpanjangan lahan PT Masmindo Dwi Area (MDA) di gunung Latimojong menuai reaksi keras dari Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Tana Luwu.
Ketua KRB menegaskan bahwa perusahaan tambang emas yang telah beroperasi lebih dari 42 tahun di kawasan Gunung Latimojong, Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu masih memiliki banyak janji yang belum ditepati kepada masyarakat setempat.
“PT MDA harus menunaikan dulu janji-janji yang mereka buat kepada masyarakat Luwu. Jangan menggunakan alat negara untuk mengabaikan kewajiban mereka. Kami di sini masih melawan lupa,” tegas Ketua KRB Tana Luwu, Zainuddin sapaan akrab Ajis Portal pada pernyataan resminya. Jumat (27/12) sekira pukul 12:12 (WITA) Siang.
Ia juga menyampaikan bahwa setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih periode 2025-2030 nanti, pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi.
Demonstrasi tersebut akan bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah agar menghentikan aktivitas PT MDA terlebih dahulu sebelum ada kejelasan dan transparansi terkait kinerja perusahaan dan investasi yang selama ini dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat.
“Kami akan menuntut agar aktivitas PT MDA dihentikan dulu. Perusahaan ini sudah terlalu lama bercokol di Gunung Latimojong tanpa memberikan dampak positif yang nyata. Sebaliknya, kami yang tinggal di wilayah bawah justru merasakan dampak negatif nantinya,” lanjutnya.
"42 Tahun, Banyak Janji yang Belum Terealisasi"
Menurut Ketua KRB, PT MDA sudah beroperasi lebih dari empat dekade atau tujuh (7) generasi, tetapi kontribusi langsung kepada masyarakat dinilai minim. Warga sekitar Gunung Latimojong yang tinggal di wilayah dataran bawah masih merasakan kerugian akibat dampak lingkungan dari aktivitas tambang tersebut pada bulan Mei lalu.
“Gunung Latimojong adalah warisan alam masyarakat kabupaten luwu dan seharusnya perusahaan ini memprioritaskan kepentingan masyarakat lokal. Namun, janji-janji yang diberikan selama ini hanya sebatas wacana. Transparansi dan komitmen perusahaan harus diwujudkan terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan aktivitas tambangnya,” imbuhnya.
"Desakan kepada Pemerintah Daerah"
Dalam aksi yang akan datang, Ketua KRB Tana Luwu dan Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Forum Masyarakat Tana Luwu (FORMAL) juga akan meminta Bupati dan Wakil Bupati Luwu untuk lebih proaktif dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Ketua KRB menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas terhadap PT MDA jika perusahaan tersebut terus mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
“Kami mengingatkan pemerintah daerah, legislatif dan yudikatif agar berpihak pada rakyat. Jangan sampai perusahaan tambang terus beroperasi tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Kami tidak akan berhenti menyuarakan ini sampai ada kejelasan,” pungkas Ajis Portal.
Aksi lanjutan dari KRB ini diperkirakan akan melibatkan ratusan warga yang merasa terdampak oleh aktivitas tambang. Mereka menyerukan agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, memastikan PT MDA mematuhi aturan dan memenuhi janjinya kepada masyarakat.
"Masyarakat Akan Terus Bergerak"
Ketua KRB juga menegaskan bahwa aksi protes yang dilakukan bukan hanya soal tuntutan janji, tetapi juga soal keadilan dan keberlanjutan hidup masyarakat Luwu. Ia menyebutkan bahwa perusahaan seperti PT MDA seharusnya menjadi mitra yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan malah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian.
“Masyarakat Luwu tidak hanya menuntut janji yang belum ditepati, tetapi juga menyoroti dampak lingkungan yang semakin terasa akibat aktivitas tambang di Gunung Latimojong. Apalagi dikabarkan perusahaan tersebut akan memperluas wilayah kerja yang sebelumnya dari 1.400 Hektare bertambah lebih dan otomatis Sumber air mulai terganggu, akses lahan untuk masyarakat semakin terbatas, dan ini semua terjadi tanpa kejelasan kompensasi yang jelas,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa aksi-aksi masyarakat bukanlah ancaman, melainkan bentuk aspirasi demokrasi untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya dikemudian hari nantinya.
"Tuntutan Transparansi Perusahaan"
Salah satu poin penting yang disoroti oleh masyarakat melalui KRB Tana Luwu adalah kurangnya transparansi PT MDA mengenai laporan operasional, aliran keuntungan, serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Ketua KRB meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membuka ruang dialog yang inklusif antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.
“Kami ingin transparansi. Apa saja yang telah dilakukan perusahaan ini selama 42 tahun? Seberapa besar keuntungan yang mereka dapatkan, dan seberapa banyak yang kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Luwu?” tegasnya.
Masyarakat juga meminta adanya audit independen terhadap operasional perusahaan, untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat.
"Desakan kepada Pemerintah Daerah"
Pemerintah daerah, khususnya Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu mendatang, menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menyelesaikan konflik ini. KRB mendesak agar kepala daerah yang baru bersikap tegas dalam mengambil keputusan, terutama jika perusahaan tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk merealisasikan janji-janjinya.
“Kami tidak ingin pemimpin yang hanya diam dan mendukung perusahaan tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Kami ingin pemimpin yang berpihak pada masyarakat dan berani mengambil langkah tegas,” kata Ketua KRB
"Aksi Demo Akan Berlanjut"
Masyarakat Luwu melalui KRB memastikan bahwa aksi protes akan terus dilakukan jika tidak ada perubahan nyata dari PT MDA.
“Setelah pelantikan, kami akan turun ke jalan lagi. Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan, transparansi, dan realisasi janji-janji perusahaan, ini bukan kami saja melainkan anak cucu kelak ketika kami semua susah mati” tegasnya.
Protes yang akan datang direncanakan akan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis lingkungan, dan tokoh adat. Mereka berencana mendirikan posko perjuangan yang akan terus memantau aktivitas PT MDA di wilayah Gunung Latimojong.
"Harapan untuk Masa Depan"
Masyarakat Luwu berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik, tanpa merugikan pihak manapun. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi, tetapi murni perjuangan untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terjamin.
“Kami mendukung investasi yang berkelanjutan dan adil, tetapi kami juga ingin perusahaan menghormati hak-hak masyarakat dan menjaga lingkungan. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk generasi mendatang,” tutup Ketua KRB. (Red)