Luwu, Portal News – Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Luwu meminta kepada 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih tegas, yang dinilai perjalanan ke Jepang tidak ada hubungannya dengan kepentingan Masyarakat Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga menggunakan uang rakyat.
Masyarakat menuntut kejelasan terkait dana yang dipergunakan dalam kunjungan kerja tersebut. Mereka mendesak agar DPRD memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari Pj. Bupati atas perjalanan yang dinilai belum transparan.
Masyarakat mempertanyakan tujuan dan manfaat dari perjalanan tersebut, terutama terkait kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
"Kami ingin tahu, apa urgensi perjalanan tersebut dan apakah benar anggaran yang dipakai berasal dari kas daerah? DPRD harus memanggil beliau dan menjelaskan kepada publik," ujar Ustad Kadir salah seorang tokoh masyarakat luwu.
Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD maupun pemerintah kabupaten terkait desakan masyarakat ini. Namun, masyarakat berharap agar wakil rakyat di DPRD bisa lebih berperan aktif dalam mengawasi kebijakan eksekutif, terutama terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Menurut Kadir, Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD menjadi salah satu harapan utama masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
"Kami memilih mereka agar menjadi pengawas dan perwakilan kami, dan ini adalah momen penting bagi mereka untuk membuktikan kinerja mereka, sebagai keterwakilan rakyat di DPRD Luwu" tambah warga lainnya saat di temui. Rabu (11/9) sekira pukul : 10:50 (WITA) Malam.
Masyarakat juga menyampaikan bahwa jika DPRD tidak segera bertindak, mereka siap melakukan aksi damai untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak eksekutif maupun legislatif.
Hingga saat ini, tekanan dari masyarakat terus meningkat. Mereka mengharapkan agar DPRD Luwu kali ini tidak hanya diam atau menunda-nunda tanggung jawabnya dalam menindaklanjuti isu ini.
Masyarakat menilai, jika perjalanan Pj. Bupati ke Jepang memang dilakukan atas dasar kepentingan daerah, harus ada penjelasan rinci mengenai manfaat yang diperoleh bagi Luwu, serta penggunaan dana tersebut secara terbuka.
"Kami tidak menolak perjalanan dinas, asalkan jelas tujuannya, hasilnya konkret, dan penggunaan anggarannya transparan. Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk hal yang tidak relevan atau tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat," ujar Alfred.
Sementara itu, beberapa anggota DPRD yang dihubungi media setempat enggan memberikan komentar mengenai langkah yang akan diambil. Namun, beberapa sumber internal yang tak ingin di media kan namanya menyebutkan bahwa rencana pemanggilan terhadap Pj. Bupati Luwu sudah mulai dibicarakan dalam rapat internal DPRD. Meski demikian, belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan.
Disisi lain, Para pengamat politik daerah juga turut angkat bicara. Mereka menilai, tindakan tegas dari DPRD sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
"Jika DPRD lamban atau tidak menunjukkan sikap tegas, ini akan berdampak buruk terhadap citra lembaga tersebut di mata masyarakat" ujar Asri salah satu pengamat.
Selain itu, isu ini juga dikhawatirkan bisa memicu polemik yang lebih besar jika tidak segera ditangani dengan baik. Keberanian masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap transparansi pemerintah masih menjadi masalah yang krusial di daerah.
Masyarakat berharap langkah kongkrit akan segera diambil, baik oleh DPRD maupun Pj. Bupati sendiri. Mereka juga mengharapkan adanya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat terkait berbagai kebijakan yang menggunakan anggaran publik, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat. (Red)
