Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, isu-isu yang semakin sering menjadi sorotan publik. Namun, salah satu masalah paling mendasar yang terus menghantui birokrasi di Indonesia adalah korupsi.
Tak hanya merusak tatanan pemerintahan, korupsi juga menggerogoti moralitas bangsa. Dalam hal ini, Zainuddin sapaan akrab Ajis Portal, seorang tokoh politik yang vokal dalam isu-isu politik, menekankan pentingnya mengembalikan moralitas dalam birokrasi.
Menurut Ajis, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi dengan Etika oleh para pejabat publik.
"Korupsi di birokrasi bukan hanya soal uang yang diselewengkan, tapi juga soal hilangnya rasa tanggung jawab dan pengabdian terhadap masyarakat," ujarnya.
Ajis menyoroti betapa pentingnya integritas dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik.
Ia menyayangkan banyaknya pejabat yang tergoda oleh kekuasaan dan kekayaan, hingga melupakan tugas utama mereka sebagai pelayan masyarakat.
"Etika politik harus menjadi landasan bagi setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin. Tanpa etika, kebijakan yang dihasilkan akan selalu sarat dengan kepentingan pribadi atau kelompok," tambahnya.
Fenomena korupsi yang terus terjadi di berbagai lapisan birokrasi menunjukkan bahwa moralitas telah menjadi hal yang langka di kalangan birokrat.
Ajis mengajak masyarakat untuk tidak lagi diam dan pasrah terhadap praktik-praktik korupsi.
"Kita harus bersatu menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat kita. Jangan biarkan moralitas semakin terkikis hanya karena kita acuh terhadap korupsi," tegasnya.
Lebih jauh, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Tana Luwu menekankan perlunya reformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan moral bagi para birokrat.
Menurutnya, pendidikan moral dan etika harus menjadi bagian integral dari proses pembentukan pejabat publik. Sehingga mereka memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab besar yang mereka emban.
"Korupsi adalah cerminan hilangnya moralitas dalam birokrasi, jika kita ingin melihat perubahan yang nyata. Kita harus memulainya dengan membangun kembali etika dan moralitas yang kuat di kalangan pejabat publik," tutup Ajis dengan penuh optimisme.
Opini Ajis ini menggarisbawahi betapa pentingnya etika dalam politik dan pemerintahan. Tanpa moralitas yang kuat, birokrasi akan terus terjebak dalam lingkaran setan korupsi yang merugikan seluruh lapisan masyarakat.
Kini, saatnya bagi kita semua untuk menuntut perubahan dan memastikan bahwa birokrasi yang bersih dan beretika bukan sekadar angan-angan belaka.
Ajis juga mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tugas penegak hukum.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK atau aparat penegak hukum lainnya. Korupsi adalah penyakit sosial yang harus diberantas dari akarnya, dan itu memerlukan partisipasi aktif dari seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga integritas birokrasi.
"Di sana, masyarakat tak segan melaporkan setiap tindakan korupsi yang mereka saksikan, dan pemerintah benar-benar merespons laporan-laporan tersebut dengan serius. Kita harus mencontoh semangat tersebut," tambah Ajis.
Selain itu, Ajis mengingatkan bahwa media massa juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia memuji peran media dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sering kali luput dari perhatian publik. Namun, ia juga menekankan bahwa media harus tetap menjaga independensinya dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan pihak tertentu.
"Media yang bebas dan independen adalah salah satu pilar demokrasi yang bisa membantu menciptakan birokrasi yang bersih dan beretika," ujarnya.
Namun, selain menjadi Sosok yang lantang mengkritisi. Ajis tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang ada di depan. Menurutnya, budaya korupsi telah begitu mengakar di birokrasi sehingga membutuhkan usaha luar biasa untuk mengubahnya.
"Ini bukan pekerjaan mudah. Reformasi birokrasi tidak bisa terjadi dalam semalam. Tapi jika kita semua tetap berkomitmen, saya yakin perubahan itu bisa kita wujudkan," katanya dengan penuh keyakinan.
Korupsi bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi. Dengan komitmen yang kuat, penegakan hukum yang adil, dan moralitas yang dijaga dengan baik, Indonesia bisa keluar dari jerat korupsi yang selama ini menghantui birokrasi.
Harapannya, dengan upaya kolektif yang gigih, kita dapat membangun bangsa yang lebih adil, bersih, dan bermartabat, di mana etika politik benar-benar menjadi panduan dalam setiap langkah para pemimpin kita.
"Korupsi adalah musuh bersama. Jika kita ingin masa depan yang lebih baik, kita harus berani berdiri dan melawan korupsi dalam bentuk apapun. Mulailah dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dan dorong pejabat kita untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan moralitas yang tinggi," tutup Ajis
Maka lewat momentum HUT RI ke-79 ini, mari kita cintai Tana Luwu ini. Saya mengajak dan memanggil seluruh elemen bangsa untuk kembali menghidupkan semangat gotong royong dalam memberantas korupsi.
Luwu, 16 Agustus 2024
Oleh : Zainuddin Ajis Portal
