PORTAL NEWS -- Desakan wakil ketua DPRD Palopo agar Penjabat Wali Kota Palopo lebih tegas dan bernyali untuk melakukan rotasi di struktur organisasi perangkat daerah atau OPD berhembus kencang.
Pernyataan keras ini disuarakan oleh Abdul Salam, yang juga anggota fraksi Nasdem di DPRD Palopo, Jumat lalu (22/03).
Hanya saja menurut pengamat politik, Ishak Yswandi, jika alasan reshufle karena adanya utang Pemkot atau defisit Anggaran Rp250 M yang dinilai salah kelola, dan imbasnya ke Pj Wali Kota Asrul Sani, yang baru beberapa bulan menjabat, maka menurut dia, hal itu tidak tepat dan salah orang.
"Yang pesta dan foya-foya orang lain, tapi bagian getahnya diberikan ke Pj Wali Kota yang sekarang tentu kurang tepat. Rotasi juga bukan solusi. Yang paling bertanggungjawab dalam hal ini tentu Pemerintahan yang lama, bersama-sama dengan Legislatif periode 2019-2024 yang turut mengawalnya."
"Rakyat tentu semakin cerdas, kemarin DPRD Palopo apakah sudah berbuat maksimal? atau setidaknya mencegah pemborosan anggaran serta efisiensi seperti apa yang mereka perjuangkan agar APBD Palopo bisa selamat dari kebocoran. Dan pemanfaatan anggaran apakah benar-benar sudah tepat sasaran? Jangan hanya teriak sekarang, saat "pelaku utamanya" sudah tidak menjabat lagi, itu nggak fair, dan kurang dewasa." bebernya.
Ia menambahkan, "semua orang Palopo juga tahu kok, anggaran APBD kita sejak 10 tahun HM Judas Amir berkuasa yang menikmatinya siapa saja? Circle siapa yang paling diuntungkan coba? Proyek Trilyunan dalam 10 tahun beliau menjabat itu, jika misalnya nih, umpama kata ada bocor-bocornya, taruhlah 2,5 sampai 5 persen saja, yang kita sama-sama tahu - bukan rahasia umum lagi siapa pengendali proyek saat itu - bisa dihitung sendiri larinya kemana, iya kan? Jadi menurut hemat saya, nggak usahlah memantik api, nanti menyala abangku," guraunya.
Sebelumnya ramai diberitakan, desakan untuk mutasi besar-besaran terhadap pejabat Pemerintah Kota Palopo dikabarkan semakin mencuat setelah heboh utang Pemkot sedikitnya bernilai Rp250 miliar.
Sehingga Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam, meminta agar struktur organisasi perangkat daerah, kata dia, harus dirombak, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, camat hingga lurah.
Imbas dari defisit anggaran 250 M, sejumlah program perencanaan pemerintah ikut terhambat lantaran alokasi anggaran tahun 2024 dibatasi demi fokus menutupi utang.
"DPRD mendesak Pj Wali Kota dan Sekda Palopo segera melakukan reshuffle kepala OPD, setidaknya ini untuk penyegaran di struktur eksekutif," tegas kader NasDem itu, Jumat lalu. (Red)
Jangan lupa Subscribe dan ikuti Video lainya di Channel Youtube Portal TV
