Soal Pengusulan Nama Pj Bupati Luwu, Ketua KRB Luwu, Calon Praktik Mafia Tanah Tidak Boleh diikut Sertakan

Luwu, Portal News – Marak-maraknya nama-nama Calon Pj Bupati Luwu yang di usulkan DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak 6 Desember 2023 lalu telah menjadi perbincangan hangat dan polemik di kalangan masyarakat, khusunya kami yang tergabung dalam Forum Laminojong Menggugat (FLM) PT MDA.

 

Dimana DPRD Luwu telah menetapkan tiga orang untuk menjabat sebagai Pj Bupati Luwu nanti,  menggantikan Bupati Luwu, Basmin Mattayang yang akan berkahir masa jabatannya diakhir Desember.

 

Dari keterangan yang dihumpun media Portal News, nama-nama mereka telah diusulkan ke Kemendagri. Dan dua nama yang diajukan berasal dari pejabat pemerintah Provinsi Sulsel.

 

Namun dalam ketiga nama itu, yang telah dipilih melalui voting telah diusulkan ke Kemendagri pada 6 Desember 2023 kemarin, ada nama Sekda Luwu.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Luwu Zainuddin Sapaan Akrab Ajis Portal  mengatakan bahwa mestinya yang terindikasi calon dari praktik Mafia Tanah tidak boleh diikut sertakan dalam usulan tersebut.

 

“Mestinya yang terindikasi calon dari praktik Mafia Tanah tidak boleh diikut sertakan dalam usulan tersebut, dikarenakan akan ada pemusnaan data atau perubahan data. Karena dari penelusuran kami selama ini. Satu nama yang dimaksud yakni Drs. H Sulaiman diduga kuat terlibat dalam Praktik-praktik Mafia Tanah di Kecamatan Latimojong, kalau tidak ada persoalan yang terlibat tidak jadi masalah. Karena kita masyarakat kecil yang merasakan perihnya luka tak berdarah”. kepada Portal News pada Minggu (10/12/2023) malam.

 

Lanjut Sekretaris Forum Latimojong Menggugat (FLM) Kabupaten Luwu “Bukan kita tidak percaya sebagai masyarakat, namun sebagai masyarakat kita juga punya hak untuk menentukan dan memilih pemimpin yang benar-benar bersih. Kenapa saya bilang begitu, karena Drs. Sulaiman selain menjabat sebagai Sekda Luwu, ia juga menjabat selaku TIM Satgas Investasi Kabupaten Luwu yang selama ini terindikasi dalam penyelenggaran sengketa Lahan Mafia Tanah yang ada di area lokasi tambang PT Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten luwu”. Lanjut Ajis

 

“Apalagi sekarang ini, beberapa pihaknya sedang menjalani pemeriksaan atau pemanggilan di Menkolpolhukam sejak tanggal 5 Desember  2023 lalu. Namun kami belum mengetahui persis seperti apa hasil tindaklanjut dari penaganan perkara tersebut. Apalagi pada tanggal 5 Desember 2023 lalu disidang paripurna DPRD Luwu ada tiga nama yang sudah di voting dan diusulkan sebagai Pj Bupati Luwu”

 

“Jadi kami berharap sebagai masyarakat di kabupaten Luwu kepada Kemedagri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 9 dan 11, bahwa lebih baik kami dipimpin langsung oleh orang-orang dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak ada sangkut pauntnya dengan sengketa persolan yang sekarang ada di Kabupaten Luwu yang kini dialami masyarakat khusunya di Kecamatan Latimojong. Sehingga persoalan yang selama ini diharap-harapkan dan dinanti-nantikan Masyarakat dapat berjalan sesuai harapan, akuntabel, terpercaya dan berintegritas. Ini demi kemaslahatan orang banyak dan bukan kepentingan pribadi” Harapnya.

 

Sekedar diketahui, empat yang di voting di ruang sidang DPRD Luwu yakni.  Sekda Luwu H Sulaiman, Andi Arwin Azis, Kepala Satpol-PP Sulsel, Kepala BKD Sulsel Sukarniaty Kondolele dan Ardiles Saggaf, Kepala Disnakertrans Sulsel. Dan saat ini kami sedang menyuarakan, mendesak untuk bubarkan Satgas Investasi Kabupaten Luwu yang meresahkan masyarakat. (Red)