LUTIM, PORTAL NEWS -- Ribuan masyarakat Loeha Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur turun ke jalan dan berunjukrasa di depan camp PT. Vale Indonesia di Blok Tanamalia, Senin (24/7/2023).
Tuntutan pengunjukrasa itu adalah menuntut PT. Vale Indonesia agar menghentikan eksplorasi dan segera angkat kaki dari Blok Tanamalia.
"Sampai hari ini PT. Vale tidak pernah menyejahterakan masyarakat Loeha Raya, masyarakat Loeha Raya sudah sejahtera dari hasil perkebunan merica," kata Ali Kamri, perwakilan petani saat beroasi.
Ia juga bilang jika kehidupan masyarakat Loeha Raya sudah sejahtera dari hasil kebun merica selama ini.
Senada, petani merica lainnya, Mukhtar seperti dilansir Portal News dari Jejak Fakta menyebut jika PT. Vale Indonesia berkewajiban membuat sejahtera warga di empat kecamatan yang ada di Luwu Timur, yakni Towuti, Wasuponda, Malili dan Sorowako.
"Tujuan kami kesini untuk mempertahankan hak masyarakat Loeha Raya dan menolak tambang nikel di Blok Tanamalia," tegas Mukhtar.
Para demonstran menuntut PT Vale untuk segera meninggalkan Tanamalia dalam waktu 7 x 24 jam, dan jika tidak, maka masyarakat akan melakukan aksi yang lebih besar dari hari ini, kata Korlap aksi demonsrasi ini.
Sementara itu, Ecce, buruh tani perempuan saat berorasi meminta agar semua perempuan yang hadir saat aksi berdiri mendampinginya, lalu menyampaikan tuntutan perempuan agar dapat hidup tenang di Tanamalia.
"Saya sangat bersyukur bisa bekerja sebagai buruh petik merica di Tanamalia. Saya bekerja tanpa memerlukan ijazah dan wawancara. Saya hidup dengan memanfaatkan tanah, air, dan udara secara gratis," terang Ecce.
"Petani tempat saya bekerja juga sangat baik dan tidak pernah mempersulit kehidupan buruh petik. Kalau sakit gaji kami tidak dikurangi, kalau kurang kebutuhan seperti beras kami bisa minta. Sehingga saya bisa menghidupi dua orang anak saya," sambung dia lagi.
Berikut isi tuntutan masyarakat setempat:
Pertama, meminta agar Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dan mengindahkan permintaan Petani selaku rakyat Indonesia dibebaskan dari izin PT Vale di wilayah Tanamalia karena melanggar UU No. 32 tahun 2009, yang menyangkut perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta dampak sosial ekonomi masyarakat.
Kedua, mendesak kepada Dirjen Minerba dan lembaga yang terkait agar mencabut IUP PT Vale Indonesia yang berlokasi di Tanamalia dan menemukan bahwa dampaknya akan merusak ekosistem hutan hujan dan keanekaragaman hayati Danau Towuti.
Ketiga, mendesak pihak PT Vale untuk menghentikan aktivitas eksplorasi dan segera meninggalkan Tanamalia dalam jangka waktu satu minggu.
Dan keempat, mendesak kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur segera hadir di tengah-tengah masyarakat Loeha Raya.
Erick Thohir Tegaskan Indonesia Harus Jadi Pemilik Saham Mayoritas di PT Vale
Kementerian ESDM mengumumkan bahwa negosiasi dengan Vale Indonesia masih berlangsung dan telah ditemukan lokasi yang jelas untuk mereka. Hal itu diungkapkan Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif.
Saat ini, menurut dia, proses negosiasi belum selesai dan masih berlanjut.
Dia juga enggan menjelaskan lebih lanjut soal yang sedang dibahas, termasuk jumlah saham yang akan dilepas Vale Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir selaku pimpinan BUMN menegaskan MIND ID bisa menjadi pemegang saham Vale Indonesia.
Dengan begitu, nikel terjamin di hilir dan Indonesia bukan lagi pengekspor bahan mentah.
“Berapa pun saham yang diterbitkan Vale, kami siap menerimanya. BUMN punya uang. Jangan lihat BUMN yang tidak punya uang sekarang. Laba bersih kita hanya sekitar Rp 250 triliun. Jadi ada uangnya,” kata Erick Thohir.
Para menteri lainnya juga menyampaikan komitmennya terhadap kepemimpinan Vale Indonesia. Misalnya, pernyataan Menteri Kelautan dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang fokus pada pengembangan hulu nikel dan pengelolaan tambang negara.
Selain itu, Luhut menegaskan, sumber daya, cadangan, dan aset Vale Indonesia juga harus tercermin dalam buku aset negara. “Kami ingin aset dan cadangan itu didaftarkan di Indonesia. Kami tidak ingin berbuat apa-apa sekarang,” kata Luhut.
Menteri Penanaman Modal/Direktur BKPM Bahlil Lahadalia juga secara khusus menyatakan agar BUMN dan BUMD lebih banyak terlibat dalam pertambangan, terutama di hilir. Dengan begitu, impian akan ekosistem kendaraan listrik, khususnya baterai, bisa tercapai.
“Yang paling penting kita dorong semua hilirisasi pertambangan. Hilir termasuk BUMN dan BUMD, jadi kita tidak bisa lagi menawarkan opsi ekspansi kecuali itu termasuk BUMN dan BUMD. Negara harus mengambil peran terbesar," kata Bahlil.
Sebelumnya, anggota Komisi VII Nasril Bahar mengaku prihatin dengan urgensi penjualan saham Vale Indonesia dan kelangsungan produksi nikel. Dia mengatakan aset Vale Indonesia saat ini terdaftar di Kanada, bukan Indonesia.
Karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencapai setidaknya 40 persen investasi di Vale Indonesia. (red)
