√ KPK Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di SulselPortal News - Mengabarkan Untuk Semua

Jelajahi

Copyright © Portal News
Created with by Portal News
PT ZIB Group Templates

Iklan

Iklan

Kabupaten Luwu

KPK Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Sulsel

Rabu, 30 Maret 2022, Maret 30, 2022 WIB Last Updated 2022-04-04T23:37:22Z
KPK Rapat Koordinasi


Makassar, Portal News - Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dirangkaikan dengan Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Penandatanganan Komitmen Bersama Tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Non Fisik TA. 2022.

 

Kegiatan tersebut, dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Gubernur Propvinsi Sulwesi Selatan. Rabu, (30/3/2022).

 

Selain itu, acara dimulai dengan pengukuhan kepala perwakilan BPK yang dilanjutkan dengan pengukuhan penyuluh anti korupsi.

 

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, S.T dalam sambutannya menyampaikan bahwa.

 

“Pemerintah daerah baik dilevel kabupaten dan kota, agar lebih mempererat sinergitas dengan lembaga penegak hukum dan pengawasan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Sebagai upaya preventif dalam pelaksanaan kegiatan”. Jelas Andi Sudirman Sulaiman

 

Selain itu, Gubernur juga mengharapkan “Agar asset-aset yang mangkrak, dan belum dimanfaatkan. Agar menjadi perhatian pemerintah daerah”. Tutupnya

 

Sementara itu, Pimpinan KPK, Alexander Marwata juga menyampaikan bahwa.

 

“Setiap tindakan harus disertai dengan niat yang baik, indeks korupsi masih sangat rendah. Yaitu dibawah angka 40 %, belanja pegawai harus dibawah 50% dari struktur APBD. Sehingga masyarakat dapat menikmati APBD, dan tupoksi ASN harus jelas dan kedisiplinan harus ditingkatkan” Terang  Alexander.

 

Tak hanya itu, pihaknya juga memaparkan total capaian rekapitulasi MCP 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu, yaitu 64,53. Dengan indikator sebagai berikut :

 

- Perencanaan dan penganggaran APBD 61,42%

- Pengadaan Barang dan Jasa 72,68%

- Perizinan 57,11%

- Pengawasan APIP 66,93%

- Manajemen ASN 56,37%

- Optimalisasi Pajak Daerah 74,2%

- Manajemen Aset Daerah 68,3%

- Tata Kelola Keuangan Desa 48,6%..

 

Tak hanya itu, Bupati Luwu memerintahkan melalui inspektorat agar capaian dari 8 area intervensi Korsupgah KPK lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya. Sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

 

Selain ketaatan, serta kepatuhan dari masing-masing SKPD khususnya yang masuk dalam area intervensi untuk menjadikan catatan dari setiap sub indikator yang masih rendah. Agar dilakukan perbaikan dan pembenahan lebih dini untuk selanjutnya dilaporkan kepada admin MCP yang ada di Inspektorat.

 

Sekedar diketahui, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Daerah. SEKDA dan Inspektur Se-Sulawesi Selatan. (ZB)

Silahkan Komentar Anda

Tampilkan


Portal Update


Pasang Iklan

PORTAL OLAHRAGA

+

Iklan

Pasang Iklan

PORTAL OTOMOTIF

+

X
X
×
BERITA UTAMA NEWS
-->