Palopo, Portal News - LMND Soroti Kelompok Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Palopo yang belum bayar Bonus Pekerja dan proyek, kondisi yang juga dibicarakan oleh aktivis Pekerja tersebut.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPP SRMD), William Marthom saat diminta tanggapannya melalui akun Whatsappnya mengatakan bahwa:
“Terkait TAPD DPRD Kota
Palopo, Jajaran Pemerintahan layak mendapat sanksi. Karena tidak membayar honor
pegawai dan mandeknya proyek,” bebernya Jumat 12 Januari 2024.
Tak hanya itu, William
juga menambahkan bahwa “TAPD DPRD Kota Palopo terkesan tidak kompeten, dalam
menyusun APBD Kota Palopo. "Karena TAPD sendiri yang menyusunnya. Sekretaris
Kota, BPKAD, Inspektorat, Bapenda dan Bappeda,” ungkapnya.
Lebih jauh William
menguraikan hal ini dapat dinilai secara obyektif dengan melihat pelaksanaan
RPJMD oleh Pemerintah Kota Palopo, banyak hal yang luput dari perhatian. Adapun
kemungkinan pelaksanaan RPJMD di bawah kepemimpinan Wali Kota Palopo, Judas
Amir kemungkinannya sangat besar, karena ia memimpin dua periode.
“Padahal, tidak
terlaksananya RPJMD, sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim TAPD DPRD Kota
Palopo. Namun (mantan) Wali Kota Palopo, Judas Amir yang memimpin pemerintahan
Palopo dikala itu, juga harus dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab
bersifat mengikat, baik secara moral maupun etika”.
Selain itu, Tim TAPD
Pemkot Palopo dan mantan Wali Kota patut mendapat sanksi sosial dari masyarakat
Kota Palopo selain pertanggungjawaban. Sebab, mereka gagal membangun dan
mensejahterakan masyarakat Palopo.
Bahkan, dalam kesempatan
itu. Kalimat Mosi untuk tidak mempercayai mereka untuk menjadi pemimpin masa
depan di tingkat pemerintahan manapun juga dilontarkan, jika mereka ingin maju
sebagai pegawai negeri.
Hal ini juga mencakup
fakta bahwa dalam kancah politik yang diadakan setiap lima tahun sekali,
dukungan politik tidak akan diberikan baik pada pemilu daerah maupun pemilu
parlemen berikutnya.
“Katakan tidak kepada Judas Amir dan para pengikutnya, yang gagal mensejahterakan masyarakat Palopo
dalam 10 tahun,” tegas William yang juga
aktivis buruh dari Konfederasi Serikat Nusantara (KSN). (Rls/Red)