Akhirnya, FIRLI BAHURI diberhentikan dari tugasnya di KPK per hari Kamis 28 Desember 2023 lewat Kepres bernomor 129/P Tahun 2023, tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2024, yang baru disampaikan hari ini, Jumat (29/12).
Entahlah, diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) ataukah sebaliknya, hanya Presiden Jokowi dan Setneg yang lebih tahu.
Irjen Firli Bahuri memang kontroversi. Ia dulu, saat seleksi dan uji kompetensi di hadapan seluruh anggota Komisi III DPR RI tahun 2019 memang diketahui sebagai Calon bermasalah.
Semua pihak, Pengamat, LSM Anti Korupsi, Mahasiswa, Ormas dan kelompok masyarakat waktu itu, semuanya sudah mengingatkan termasuk kepada Presiden sebagai pintu terakhir pengambilan keputusan, agar Saudara Firli dipertimbangkan dan seharusnya tidak patut lolos seleksi maupun uji kompetensi.
Dan sekarang, tahun 2023, setelah FIRLI BAHURI gagal dan malah tersandung kasus sebagai Ketua KPK pertama yang jadi Tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi --menjadikan dia, sebagai eks Pimpinan KPK yang Paling Terburuk dalam sejarah penegakan hukum RI.
Kita semua bertanya: dimana letak tanggung jawab tuan puan Komisi III dan tuan Presiden Jokowi ???
Harusnya kalian semua ikut MENGUNDURKAN DIRI karena jelas-jelas sengaja ingin agar KORUPSI di negeri ini TETAP LANGGENG dan mau menjadikannya (budaya korup) sebagai hal biasa saja alias lumrah. Paramaternya adalah kasus Firli diatas dan UU Pelemahan KPK yang kalian buat, sebagai akal bulus rezim, untuk menjadikan hukum sebagai alat politik dan alat kekuasaan.
Karena orang yang kalian pilih adalah Calon Komisioner Terburuk yang sudah diwanti-wanti sejak lama karena punya banyak rekam jejak buruk, catatan hitam sejak masih menjadi staf di KPK.
LUCUNYA lagi, pemberantasan korupsi sudah gagal berarti Rezim ini tidak bisa dipercaya lagi (tidak amanah), eh, KALIAN RAKYAT INDONESIA malah sibuk tepuk tangan dan mendukung Anaknya (Sang Putra Mahkota) untuk melanjutkan BAPAKNYA meski lewat cara kasar, "Begal Konstitusi" di lembaga MK, dengan bantuan Paman yang baik hati dan tidak sombong. Upssss.....
Sudah Presidennya "Sakit" eh rakyatnya ikut "Sakit" pula. Maaf, lebih tepatnya mungkin Wakil Rakyatnya.
Jadi wajar saja kalo Indonesia di setiap Pemilu, hanya melahirkan Presiden Formalitas belaka, bukan Presiden yang murni karena ilmu dan gagasan serta rekam jejaknya yg bersih dari korupsi, bersih dari pelanggaran HAM. Bersih dari penistaan hukum, dan bersih dari "titipan" Oligarki maupun calon kaki tangan Asing maupun Aseng.
NEGERI ini memang sedang SAKIT !!!
Dan sangat butuh PERUBAHAN.
*) Penulis adalah Jurnalis, founder radio RBS Manokwari, eks Sekjen The Macz Man Makassar dan juga Caleg Partai Buruh Dapil 5 Kab Luwu.
