Coba kita lihat jumlah angka kemiskinan yang terus bertambah, Hal itu karena berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Negara bukan menjadi pelindung rakyat, tapi malah hadir untuk memiskinkan rakyatnya.
Demikian yang diungkap salah satu pengamat serba bisa ini, Zainuddin sapaan akrab Ajis Portal saat ditanyakan soal keikutsertaan di kegiatan Jambore PKK SE Sulsel yang dipusatkan di Luwu yang menghadirkan Calon Gubernur Pensiun di Sulsel pada 9 September 2023 mendatang, Andi Sudirman Sulaiman dalam diskusi sederhana mereka dengan mengangkat tema "Kemiskinan di Sulsel dan Indonesia" di salah satu Warkop yang ada di Jalan Poros, Topoka-Makassar, Sulsel, Sabtu (2/9/2023).
"Bukan saya tidak mau hadir dan terlibat dalam gerakan mereka dan kenapa saya kesankan mereka itu penjajah model baru oleh bangsa sendiri. Karena mereka tidak amanah dalam menjalankan UUD 1945 yang sebagaimana diperjuangkan para leluhur para pejuang kita (Pahlawan RI) di usia NKRI yang ke-78 tahun 1945/2023. Salah satunya tugas dan fungsinya (peran wakil rakyat) yang ada dirumah rakyat. Mereka abaikan pasal 28 ayat (1) dan 2, dengan mengesahkan omnibus law atau UU Cipta Kerja, tak hanya itu. Mereka juga telah lalai akan jabatan mereka yang diemban oleh negara dan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3," bebernya.
Lanjut Pengamat serba bisa ini, "Kenapa? karena Negara Dilarang Keras Memiskinkan Rakyat, Apalagi Mengambil dan Merampas Hak Rakyat dengan cara yang tidak Apatis (Bermoral)," imbuh Zainuddin.
Menurutnya, ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meliberalisasi sistem perdagangan. Akibatnya, harga kebutuhan bahan pokok menjadi mahal dan naik yang sangat signifikan.
"Misalkan, membiarkan kenaikkan harga bahan pokok, seperti naiknya harga BBM, gas, listrik, beras, dan bahan pokok lain-lainnya yang menjadi kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan diperparah dengan nuansa perpolitikan yang sudah pasti menodai norma-norma asas Pancasila dan Asas Adil. Contohnya seperti ASN/PNS mereka itu upahnya ditanggung dan dijamin Negara, sedangkan kita rakyat biasa tidak ditanggung dan dijamin kan oleh negara.? Rakyat dibuat seperti kurcaci (manusia kerdil) yang harus kerja keras dan berusaha keras, agar bisa membayar utang negara"
"Belum lagi masyarakat di Luwu Raya yang menjadi korban perampasan tanah yang mengakibat ketidakjelasan ganti rug, di Kalimantan dan lain lain, habiskan uang rakyat dengan asas manfaat yang tidak berbobot alias tidak jelas. Sehingga membuat pembangunan menjadi mangkrak dan tidak berkualitas. Pokoknya banyak."
"Yang lebih anehnya lagi, Pemerintah hanya ribut-ribut soal jumlah orang miskin. Namun bagaimana penanganannya sama sekali tidak terlihat. Jumlah orang miskin bukannya berkurang namun bertambah dari tahun ketahun, itu tandanya mereka tidak menjalankan Amanah UUD 1945 yang diamanahkan oleh rakyat," pungkasnya. (Red)
